Manado, KOMENTAR.ID
Muhamad Sarifudin Kofia: Ketika Anggota Dewan Tak Tahan Dikritik?
Oleh: Jeffery Sorongan, Dewan Penasehat Komunitas Citrasiaga Cyber Digital Sulut.
Anggota Dewan Baper? Muhamad Sarifudin Kofia dan Sensitivitas Berlebihan Terhadap Kritik
Suasana politik di Kabupaten Kepulauan Talaud kembali dihangatkan oleh ulah salah satu anggota DPRD yang tampaknya memiliki toleransi rendah terhadap kritik. Kali ini, Muhamad Sarifudin Kofia—atau yang oleh warga Ammat lebih dikenal sebagai Rudi Kotamaya—tidak hanya disorot atas dugaan praktik nepotisme dan percaloan jabatan, tetapi juga atas langkahnya melaporkan wartawan serta warga yang berani mempertanyakan latar belakangnya.
Dalam dinamika demokrasi, kritik dan pertanyaan dari masyarakat adalah hal lumrah. Namun, Kofia tampaknya memiliki perspektif berbeda: siapa pun yang mempertanyakan dirinya akan segera dihadapkan dengan pasal-pasal hukum. Bukannya menjawab dengan data konkret, ia lebih memilih langkah yang, jika dipikirkan dengan jernih, justru membuatnya tampak semakin meragukan.
Dewan atau Penguasa?
Sejak menduduki kursi DPRD, Kofia diduga lebih sibuk dengan proyek-proyek yang menguntungkan dirinya daripada melayani masyarakat. Isu yang paling mencolok adalah dugaan keterlibatannya dalam perombakan birokrasi Talaud—meskipun pemerintah pusat dan Gubernur Sulawesi Utara sudah menegaskan bahwa “copot-mencopot” jabatan bukanlah prioritas saat ini.
Namun, alih-alih fokus pada kerja legislatif, Kofia malah sibuk membawa map misterius berisi nama-nama yang diduga akan direkomendasikan untuk mengisi posisi strategis di Talaud. Apakah ini tugas anggota DPRD? Atau Kofia tengah mencoba bermain sebagai “sutradara” dalam drama birokrasi Talaud?
Ketika informasi ini mencuat ke publik, alih-alih menjelaskan secara terbuka, Kofia justru memilih jalur represif: melaporkan pihak yang mempertanyakan. Tindakan ini tentu saja mengundang tawa dan ironi di kalangan warga. Bagaimana tidak? Biasanya pejabat yang merasa benar akan memberikan bukti, bukan malah “ngambek” dan membawa urusan ini ke meja polisi.
Jejak Pendidikan yang “Misterius”
Tidak berhenti di situ, latar belakang pendidikan Kofia pun menjadi bahan diskusi hangat. Warga Ammat mengklaim bahwa Kofia hanya menempuh pendidikan hingga kelas V SD dan tidak pernah menyelesaikan sekolahnya. Lalu, bagaimana bisa tiba-tiba memiliki gelar sarjana (S.Sos dan S.H)?
Saat diminta menunjukkan bukti akademiknya, Kofia hanya mengirimkan foto-foto wisuda tanpa menjelaskan dari universitas mana dan tahun berapa ia lulus. Lebih menarik lagi, ketika ditanya soal ini, jawabannya adalah, “Besok di Polres saya kasi lihat semua.”
Ini semakin menambah pertanyaan: mengapa transparansi pendidikan harus menunggu laporan polisi? Apakah ada klausul dalam UUD yang menyatakan bahwa keabsahan ijazah hanya bisa dikonfirmasi setelah pelaporan di kantor kepolisian?
Dewan Baper atau Memang Ada yang Disembunyikan?
Fenomena ini semakin memperlihatkan bagaimana beberapa pejabat publik justru lebih tertarik membungkam kritik daripada membuktikan kapabilitas mereka. Alih-alih bersikap sebagai wakil rakyat yang terbuka terhadap masukan, Kofia memilih jalan “baper” (bawa perasaan) dan reaktif terhadap kritik.
Jika setiap pertanyaan dianggap sebagai pencemaran nama baik, apakah itu berarti masyarakat harus menerima begitu saja siapa pun yang duduk di kursi DPRD tanpa hak untuk bertanya? Demokrasi yang sehat menganut prinsip transparansi, bukan sensitivitas berlebihan terhadap kritik.
Yang lebih menggelitik, ini bukan kali pertama Kofia diduga menggunakan pengaruhnya untuk mengintimidasi lawan politik atau pejabat yang tak sejalan dengannya. Dari memeriksa Pj. Bupati hingga mengintervensi dinas-dinas terkait, jejak rekamnya seolah menunjukkan pola bahwa siapa pun yang tak setuju dengannya harus bersiap menghadapi tekanan.
Namun, situasi kali ini lebih unik: giliran dirinya yang dicurigai, ia malah memilih bermain sebagai korban. Jika sebelumnya ia terlihat garang dalam “memeriksa” orang-orang yang dianggap tidak sejalan, kini ketika dirinya dipertanyakan, tiba-tiba ia berubah menjadi tokoh yang merasa dizalimi.
Politik Harus Dewasa, Bukan Cengeng
Seorang pejabat publik seharusnya siap menghadapi pertanyaan dan kritik. Jika memang tidak ada yang salah, jawabannya bisa sederhana: tunjukkan bukti dan berikan klarifikasi tanpa harus mengancam balik dengan laporan hukum.
Namun, yang dilakukan Kofia justru sebaliknya—memperkeruh suasana dan menunjukkan bahwa mentalitas pejabat yang tak siap dikritik masih eksis di era demokrasi modern ini. Sikap seperti ini bukan hanya memalukan bagi dirinya sendiri, tetapi juga merugikan citra Partai Gerindra yang selama ini dikenal dengan kedisiplinan dan integritasnya.
Pada akhirnya, masyarakat Talaud tentu bisa menilai sendiri: apakah mereka ingin diwakili oleh seorang yang baperan terhadap kritik? Ataukah sudah saatnya mencari figur yang lebih profesional dan terbuka terhadap transparansi?
Yang jelas, jika setiap pertanyaan masyarakat harus dijawab dengan laporan polisi, mungkin sudah saatnya kita bertanya kembali: apakah kita benar-benar hidup di negara demokrasi, atau justru sedang menyaksikan sebuah drama dengan genre otoritarianisme terselubung?
