Manado, KOMENTAR.ID
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) Perjuangan memberi instruksi khusus kepada DPD PAMI Perjuangan Sulut untuk mendukung pemerintahan Gubernur – Wakil Gubernur Yulius Selvanus Komaling – Victor Mailangkay (YSK-Victory) beserta program -programnya.
Salah satu yang menonjol dalam instruksi DPP adalah pengurus DPD PAMI Perjuangan Sulut wajib mengawal tanpa embel-embel seluruh program yang merupakan janji politik YSK-Victory di Pilkada kemarin.
“Dukung semua program YSK-Victory, hindari kebiasaan – kebiasaan mengevaluasi kinerja pemerintah yang terlalu ekstrim, yang kadang kala justru menghambat kepala daerah dalam mengeksekusi kebijakan. Sebaliknya, DPD PAMI Perjuangan harus proaktif mendukung pemerintahan tanpa embel-embel termasuk mengoreksi untuk tujuan pembangunan,” pesan Ketum DPP PAMI Perjuangan Noldy Pratasis, saat menghubungi pengurus DPd Sulut, Selasa siang.
Merespon instruksi DPP, Ketua DPD PAMI Perjuangan Sulut Jeffrey Sorongan mengatakan, sikap dukungan DPD sudah jalan sejak YSK – Victory dikukuhkan sebagai Kepala Daerah beberapa waktu lalu.
“Kami bahkan sudah mengajak semua elemen masyarakat untuk membangun solidaritas dan komitmen bersama mendukung pemerintahan YSK – Victory. Hentikan semua perdebatan politik yang justru akan memperlambat konsentrasi YSK – Victory membangun daerah dan proaktif mendorong elaborasi program di daerah. Termasuk untuk ikut aktif menyosialisasikan jenis program yang pro-rakyat kami akan ambil bagian,” jelas Sorongan.
Salah satu contoh di depan mata yakni menyokong YSK – Victory untuk mendesain kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan di Sulawesi Utara.
“Kami sangat yakin, YSK – Victory punya desain khusus untuk menyelamatkan hidup ribuan penambang emas di Sulut yang umumnya dari kalangan rakyat kecil,” kata Sorongan.
PAMI Perjuangan akan ikut mendukung pun menyosialisasikan kebijakan penambang rakyat termasuk memperjuangkan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR), tata kelola ekologis, desain pajak yang populis dan beragam standar perizinan lainnya. “Kebijakan pertambangan ini penting karena lebih dari 5 persen warga Sulut hidup dari pendapatan pertambangan,” pungkas Sorongan. (Tn Kamrin)
