Manado, KOMENTAR.ID
Publik Sulawesi Utara menunggu. Menunggu kehadiran pemerintah dalam menjawab pertanyaan paling mendasar: Mau dibawa ke mana Sulut di bawah kepemimpinan yang baru berjalan 100 hari ini?
Di tengah suara-suara yang bergema kencang di media sosial, (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) GMNI Manado menyerukan pentingnya pembenahan tata kelola komunikasi publik. Ketika kritik substansial diabaikan, suara rakyat pun mencari jalannya sendiri. Maka jangan salahkan publik jika opini berkembang liar karena pemerintah belum hadir memberi ruang klarifikasi yang utuh.
Menanggapi dinamika ini, Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Utara, Evans Steven Liow, S.Sos., M.M., menyatakan kesiapan membuka ruang dialog terbuka, melibatkan GMNI, media, aktivis, influencer, hingga masyarakat umum.
“Kita tidak anti-kritik, tapi setiap kritik harus memiliki ruang jawab. Jika niatnya adalah menjadi jembatan rakyat, maka mari bertemu di ruang yang terbuka dan sehat bukan saling tuding di ruang gelap,” tegas Liow.
Kominfo Sulut, menurutnya, memiliki peran strategis bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga meluruskan arus informasi yang simpang siur, menjaga kaidah, etika, dan aturan dalam penyampaian informasi publik.
Tanpa menyebut langsung, Liow juga menyindir keras salah satu akun media sosial yang belakangan ramai membangun opini searah, tanpa membuka ruang objektivitas.
“Jika ingin disebut sebagai media informasi publik, maka pengelolanya harus jelas. Tidak bisa hanya berlabel ‘citizen journalism’ tapi bekerja tanpa manajemen, tanpa etika jurnalistik, dan bahkan tanpa keberanian membuka siapa di balik kontennya,” ujar Liow.
Ia menambahkan, akun seperti “Palakat Sulut” sebaiknya hadir dalam dialog ini, agar tidak terus dianggap sebagai media buzzer yang melayang tanpa tuan. Publik perlu tahu: apakah yang digaungkan adalah keresahan nyata masyarakat, atau keresahan yang sengaja dibuat?
“Kalau memang ingin menjadi bagian dari pilar informasi publik, mari hadir dan tunjukkan transparansi. Jangan hanya bisa menggiring narasi tanpa bertanggung jawab atas dampaknya,” tambah Liow.
Dialog terbuka ini rencananya akan disiarkan langsung dan terbuka bagi media, blogger, vlogger dan siapa pun yang ingin menjadi jembatan suara rakyat, secara objektif dan berimbang. Termasuk bagi para pengelola media sosial yang selama ini aktif membangun narasi tertentu dengan membawa Lebel Citizen Jurnalis.
“Pemerintah tidak akan lari dari kritik, tapi kami juga tidak akan diam jika informasi diseret keluar dari jalurnya. Mari berdiskusi. Kita buka ruang biar publik menilai sendiri.”
