Terkait PAW Pimpinan DPRD Sulut, DPD 2 Golkar Mitra Setuju JAK Dipecat!

Ratahan, KOMENTAR.ID

Surat permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPRD Sulut yang dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulut beberapa waktu lalu, berbuntut panjang.

Surat permohonan persetujuan PAW pimpinan DPRD Sulut dengan Nomor A-30/DPD-PG/SULUT/III/2023 sisa masa jabatan 2019-2024, tanggal 7 Maret 2023 mendapat gugatan oleh James Arthur Kojongian (JAK).

Bahkan JAK langsung melakukan manuver ke Mahkamah Partai Golkar, melalui permohonan pembatalan surat tersebut. Gugatan dengan nomor surat 11/TTP/PAN.MPG/V/2023 disodorkan JAK pada tanggal 2 Mei 2023.

JAK sendiri saat dihubungi media ini, membeberkan alasannya melakukan gugatan terhadap DPD I Partai Golkar.

“Selama tiga tahun ini, saya tidak pernah melakukan pelanggaran dalam struktur sebagai wakil ketua. Secara pribadi saya keberatan dengan usulan pergantian itu,” tandas JAK.

Diketahui, usulan PAW pimpinan DPRD Sulut dari Fraksi Golkar telah disetujui lewat Paripurna DPRD Sulut, Senin (07/05/23).

Terkait hal ini, DPD 2 Partai Golkar Minahasa Tenggara (Mitra) menaggapi usulan PAW pimpinan DPRD Sulut yang dilayangkan DPD 1 tersebut.

Ketua DPD 2 Partai Golkar Mitra, Tonny Hendrik Lasut kepada media ini, Selasa (09/05/23) menyatakan mendukung dan sangat setuju dengan pemecatan JAK oleh DPD 1 Sulut. Karena JAK merupakan anggota DPRD Sulut dari dapil Minsel-Mitra.

“Selama jadi anggota dewan dari Dapil Minsel-Mitra, JAK tidak pernah melakukan konsolidasi organisasi di Dapil Mitra. Yang kedua, selama menjadi anggota dewan, JAK nyaris tidak pernah melaksanakan kunjungan kerja ataupun reses di daerah basis suaranya di Dapil Belang-Ratatotok. Bahkan JAK terakhir datang saat kampanye tahun 2019 silam. Seingat saya, JAK hanya sekali berkunjung di Mitra selama 4 tahun ini pada saat reses bersama dengan anggota DPRD Mitra Vanda Rantung, itu pun tanpa sepengetahuan kami pengurus DPD 2,” beber Lasut.

Dengan alasan tersebut, lanjut Lasut, DPD 2 PG Mitra mendukung langkah pemecatan JAK oleh DPD 1 PG Sulut.

Tak hanya itu saja, terkait video dan rekaman suara yang diduga adalah JAK yang melakukan kekerasan kepada seorang perempuan dan sempat viral beberapa waktu lalu, sangat mempengaruhi suara Partai Golkar di Mitra yang mengalami penurunan bahkan ada kader perempuan yg mengundurkan diri.

“Rekaman video yang viral itu sangat mempengaruhi dan sangat berdampak pada suara Partai Golkar di Mitra yang notabene adalah dapil dari JAK,” ujarnya.

Dia menambahkan, ketika kabar pemecatan itu keluar, tingkat kepercayaan kepada Golkar kembali baik.

“Kami DPD 2 Golkar Mitra juga akan menyurat ke Makamah Partai. Dengan isi surat, setuju JAK di pecat,” tandasnya.

[kid/rol/key/kim]

Update Berita dan Artikel KOMENTAR.ID menarik lainnya di Google News.

Related posts