Manado, KOMENTAR.ID

Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara menyoroti minimnya alokasi anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut dalam pembahasan anggaran bersama mitra kerja.

Anggota Komisi III, Amir Liputo, mengungkapkan keprihatinannya terhadap total anggaran belanja Dinas ESDM yang hanya sekitar Rp14 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp12 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai dengan total 57 aparatur, sehingga anggaran yang tersisa untuk pelaksanaan program dinilai sangat terbatas.

“Fungsi UPTD harus jelas. Kalau memang sudah tidak lagi dibutuhkan, lebih baik dibubarkan saja. Dengan anggaran yang minim, apa yang akan dilakukan, apalagi Sulawesi Utara memiliki banyak persoalan di sektor ESDM,” ujar Amir.

Ia juga mempertanyakan apakah Dinas ESDM telah mengusulkan penambahan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar berbagai program prioritas dapat dijalankan secara maksimal.

Senada dengan itu, Anggota Komisi III Roy Roring meminta Dinas ESDM memperkuat koordinasi dengan para bupati dan wali kota terkait program Penerangan Jalan Umum (PJU). Menurutnya, program tersebut perlu diintegrasikan dalam perencanaan daerah agar dapat menjangkau hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, termasuk untuk penanganan 49 titik lampu jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi III Berty Kapojos meminta Dinas ESDM segera menyusun dan mengajukan kebutuhan anggaran secara rinci. Menurutnya, Komisi III membutuhkan besaran anggaran yang dibutuhkan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi kepada TAPD.

“Anggaran awal yang dibutuhkan berapa, silakan dimasukkan supaya bisa kami rekomendasikan ke TAPD,” tandas Kapojos.

[kid/rol]