Benarkah Biaya Pelantikan HH-RM di Jakarta Tembus Setengah Miliar? Efisiensi Anggaran?

Foto pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Bitung di Jakarta dan foto ASN yang melanggar netralitas nampak hadir dalam pelantikan

Bitung, KOMENTAR.ID

Pemerintah Kota Bitung diduga tidak menaati imbauan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran apalagi terhadap penganggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Pasalnya, mencuat kabar jika  pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Bitung di Jakarta pada 25 Februari 2025  lalu, telah menggerus uang rakyat dengan angka yang menyentuh setengah miliar.

Ironisnya, tergerusnya anggaran yang cukup fantastis ini, diduga kuat karena membiayai sejumlah ASN yang ikut berangkat, termasuk mereka yang tersandung kasus netralitas.

Hal ini tentu sudah bertolak belakang dengan semangat yang digaungkan Presiden Prabowo perihal efisiensi anggaran.

Apalagi, sebagaimana diketahui bersama bahwa Pemkot Bitung kini sedang dililit masalah defisit anggaran.

“Seharusnya yang tidak berkepentingan tidak perlu hadir karena ini jelas tidak mematuhi arahan Presiden Prabowo dan ini menurut saya adalah awal yang tidak baik,” Kata Frangky Mamahit salah satu warga Bitung.

Menanggapi hal tersebut, Aktivis Robby Supit, menilai jika apa yang terjadi saat momentum pelantikan itu adalah bagian dari menghambur-hamburkan uang rakyat.

“Bagaimana mungkin, di saat keuangan daerah sedang terseok-seok, mereka malah menghamburkan ratusan juta rupiah untuk sesuatu yang tidak mendesak. Ini adalah contoh nyata dari kepemimpinan yang tidak memiliki empati terhadap kondisi keuangan daerah,” sentil Supit.

Akan hal ini, dia mulai mempertanyakan prioritas pemerintahan Hengky Honandar. Pasalnya, jika begini caranya, kata dia, akan sulit bagi masyarakat untuk percaya jika HH-RM hadir untuk membawa perubahan.

“Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal moral dan komitmen terhadap amanah rakyat,” serunya.

Di satu sisi, ia juga mendesak agar penggunaan anggaran perjalanan dinas dan pelantikan ini diaudit sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik.

“Masyarakat Bitung berhak mengetahui apakah dana ratusan juta rupiah tersebut benar-benar dikelola dengan baik atau sekadar menjadi ajang foya-foya elit birokrasi,” kuncinya.

[VM]

Update Berita dan Artikel KOMENTAR.ID menarik lainnya di Google News.

Related posts