Manado, KOMENTAR.ID
Dalam upaya meningkatkan perlindungan ekosistem laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Manado pada 12-13 Maret 2025. Rakornas ini membahas strategi perluasan kawasan konservasi melalui Marine Protected Area (MPA) dan Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM) dalam rangka mencapai target 30% kawasan konservasi pada tahun 2045 (30×45).
Rakornas ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan. Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa hingga tahun 2045, Indonesia menargetkan 97,5 juta hektar kawasan konservasi dan tambahan 10 juta hektar wilayah non-kawasan konservasi yang berfungsi sebagai OECM.
OECM: Inovasi Perlindungan Ekosistem Laut
Konsep OECM menjadi sorotan dalam Rakornas ini. Berbeda dengan kawasan konservasi yang ditetapkan secara formal, OECM memungkinkan perlindungan ekosistem di wilayah yang bukan kawasan konservasi, tetapi dikelola secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat menyeimbangkan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut.
Sejak 2023, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mengembangkan OECM di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah forum akademik untuk merumuskan definisi dan kriteria OECM, lokakarya multi-stakeholder yang mengkaji strategi pengelolaannya, serta workshop nasional yang menghasilkan konsep “Kawasan Berdampak Konservasi (KBK)”.
Tujuh Strategi Penguatan Konservasi
KKP bersama mitra telah menyusun tujuh strategi utama untuk memastikan efektivitas pengelolaan MPA dan OECM, yaitu:
- Harmonisasi perencanaan konservasi.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- Penguatan regulasi dan kebijakan.
- Pemanfaatan sumber daya secara lestari.
- Pendanaan berkelanjutan.
- Penguatan konsep dan implementasi OECM.
- Pembentukan wadah komunikasi bagi pemangku kepentingan.
Dengan strategi ini, OECM tidak hanya melindungi ekosistem, tetapi juga meningkatkan ketahanan pesisir, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi kemiskinan.
Rakornas ini juga menjadi ajang bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi potensial bagi pengembangan OECM dan berkontribusi dalam mewujudkan visi konservasi laut Indonesia hingga 2045.
Mendorong Peran Aktif Masyarakat
Salah satu poin utama yang dibahas dalam Rakornas ini adalah pentingnya peran serta masyarakat dalam konservasi laut. Dengan adanya pendekatan OECM, pemerintah mendorong komunitas pesisir, nelayan, dan pelaku usaha untuk terlibat dalam tata kelola yang berkelanjutan.
Rakornas ini diharapkan menjadi langkah awal menuju sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan mitra dalam mewujudkan Indonesia sebagai pemimpin dalam konservasi laut berbasis masyarakat. (HKR)
