Manado, KOMENTAR.ID
Enam kepala daerah PDIP dari Sulut disinyalir melawan perintah Presiden untuk mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, yang dijadwalkan berlangsung mulai Jumat (21/2/2025) hingga sepekan ke depan. Enam kepala daerah ini memutuskan tidak mengikuti retret yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kepala daerah yang dianggap memboikot perintah Presiden Prabowo Subianto ini yakni, Bupati Minsel Frangky Donnie Wongkar, Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Bupati Bolmong Selatan Iskandar Kamaru, Bupati Minahasa Robby Dondokambey dan Walikota Tomohon Carroll Senduk.
Mereka lebih memilih mengikuti instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melalui surat resmi bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025) malam.
Langkah tersebut merupakan bentuk respons politik terhadap penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam dinamika politik nasional, retreat yang diselenggarakan oleh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini dianggap sebagai bagian dari konsolidasi kebijakan di tingkat daerah.
Namun, loyalitas kepada partai membuat beberapa kepala daerah PDI-P mengambil sikap berbeda.
Di Sulawesi Utara, dari total 15 kepala daerah yang berasal dari PDI-P, tercatat 9 orang tetap menghadiri agenda retreat.
Absennya Caroll Senduk dan kawan-kawan, yang baru saja dilantik sebagai Walikota Tomohon pada Kamis (20/2/2025) menjadi sorotan.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Caroll Senduk terkait ketidakhadirannya.
Namun, sejumlah foto dan laporan media menunjukkan bahwa ia tidak terlihat dalam agenda tersebut.
Ketidakhadiran kepala daerah dalam acara strategis ini mengundang beragam spekulasi.
Apakah ini merupakan bentuk solidaritas penuh terhadap PDI-P atau ada pertimbangan lain yang mendasari keputusan tersebut? Publik masih menantikan klarifikasi lebih lanjut dari para pemimpin daerah yang memilih absen.
Sementara itu, keputusan Megawati untuk menginstruksikan kadernya agar menunda kehadiran di retreat dinilai sebagai sikap politik yang tegas dalam menghadapi situasi yang berkembang.
Hal ini sekaligus menjadi ujian bagi kepala daerah dari PDI-P dalam menentukan posisi politik mereka di tengah dinamika pemerintahan yang akan datang.
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan tegas terkait retreat bagi kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.
Dalam pidato pelantikan 961 pejabat gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada 20 Februari 2025, Prabowo menyampaikan bahwa acara ini bukan sekadar seremoni, melainkan ujian bagi para pemimpin daerah.
Dalam pernyataan yang mencuri perhatian publik, Prabowo menekankan bahwa retreat ini akan menjadi medan pembentukan karakter kepemimpinan para kepala daerah.
“Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang.
Saya akan jumpa saudara di situ, dan mudah-mudahan saudara akan kuat. Yang ragu-ragu boleh mundur,” tegas Prabowo.
Dalam konteks politik lokal, ketidakhadiran Caroll Senduk di retreat Akmil Magelang bisa membawa dampak signifikan terhadap relasi Pemerintah Kota Tomohon dengan pemerintahan pusat.
Namun, apakah keputusan ini akan berujung pada konsekuensi politik lebih lanjut, masih harus dinantikan perkembangannya. (kim/kid)
