Manado, KOMENTAR.ID
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Utara bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) se-Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan kebijakan fiskal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Utara, Wahyu Prihantoro, dalam kegiatan Diskusi Santai bersama Insan Media yang digelar di Avon Coffee Shop, Manado, Selasa (7/7).
Menurut Wahyu, selain menjalankan fungsi utama sebagai pengelola perbendaharaan negara melalui penyaluran dana APBN dan APBD, Kanwil DJPb dan KPPN juga mengemban peran sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor (FA) di daerah.
“Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN selaku unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah tidak hanya menjalankan fungsi treasury, tetapi juga berperan sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor,” ujar Wahyu.
Ia menjelaskan, hingga Mei 2026 realisasi belanja negara di Sulawesi Utara telah mencapai Rp7,80 triliun. Belanja tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat pembangunan daerah, serta memastikan manfaat APBN dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, lanjut Wahyu, pemerintah tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan fiskal yang responsif, terukur, dan prudent.
Hingga Mei 2026, inflasi nasional tercatat berada pada level 3,08 persen (year on year), dengan inflasi inti sebesar 2,59 persen, inflasi harga bergejolak 6,24 persen, serta inflasi harga yang diatur pemerintah sebesar 2,07 persen.
Kanwil DJPb Sulut juga terus mendorong optimalisasi pelaksanaan APBN melalui peningkatan kualitas belanja pemerintah, percepatan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), penguatan akuntabilitas keuangan negara, serta pemberdayaan pelaku UMKM melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).
Wahyu menegaskan, sinergi dengan pemerintah daerah, satuan kerja, perbankan penyalur, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar APBN tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang berkelanjutan.
[kid/rol]
