Tahuna, KOMENTAR.ID
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe ketambahan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni perangkat daerah yang menangani urusan keuangan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Badan Pendapatan Daerah untuk sementara akan berkantor di gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Tahuna.
Selain itu, terjadi perubahan nomenklatur nama kantor Bappelitbangda menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Sementara itu, Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, juga melantik dan mengambil sumpah/janji sejumlah pejabat administrator serta pejabat pengawas, di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati Sangihe, Senin (05/10/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari menjelaskan pelantikan tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi sekaligus menyesuaikan sejumlah perubahan nomenklatur perangkat daerah dan jabatan di lingkungan Pemkab Sangihe.
“Perubahan nomenklatur juga diikuti dengan penyesuaian jabatan, baik di lingkungan Sekretariat Daerah maupun perangkat daerah lainnya,” ungkap Michael.
Kepada para pejabat yang baru dilantik, Michael menyampaikan ucapan selamat sekaligus mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah dan kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Saya ingatkan jajaran pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan jabatan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, serta mampu menunjukkan hasil kerja yang nyata bagi masyarakat,”ujarnya.
Dua hal penting yang harus menjadi perhatian para pejabat, juga dingatkan Bupati termuda di Sulawesi Utara, yakni integritas dan kinerja yang terukur.
“Saya membutuhkan pejabat yang tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi mampu menunjukkan hasil kerja nyata, jujur, berani mengambil keputusan, mampu menyelesaikan persoalan, serta dapat dipercaya,” kata Michael.
Orang nomor satu di Tanah Tampungang Lawo berharap seluruh pejabat tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Jangan pernah menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun kepentingan lain yang bertentangan dengan aturan. Jabatan merupakan delegasi kewenangan, tetapi kehormatan dari sebuah jabatan hanya dapat dipertahankan melalui integritas,”tegas Michael.
Menurutnya, untuk saat ini pemerintah lebih mengutamakan pejabat yang mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dibandingkan pejabat yang hanya terlihat aktif di kantor tetapi minim hasil kerja.
“Saya lebih memilih pejabat yang mungkin tidak selalu berada di kantor, tetapi tugas dan tanggung jawabnya dapat diselesaikan dengan baik, daripada pejabat yang setiap hari hadir di kantor, menerima TPP, tetapi tidak ada pekerjaan yang benar-benar diselesaikan,”pungkasnya.
Turut hadir Wakil Bupati Tendris Bulahari, Pj Sekretaris Daerah Johanis Pilat dan para Asisten Sedta. {PeyKID}
