Manado, KOMENTAR.ID
Rapat dengar pendapat Komisi III dan PT MSM yang dihadiri oleh masyarakat, yang membahas soal kerusakan jalan
nasional yang menghubungkan Likupang Timur (Minut) dan Ranowulu (Bitung) berjalan alot.
Disana banyak diusulkan untuk utamanya keselamatan pengguna jalan dan masyarakat setempat.
RDP sendiri dipimpin Ketua Komisi III Berty Kapojos dan sejumlah anggota, serta dipantau Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter Senin, (04/05) dan digelar di Serbaguna Lantai III.
Hadir pula perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulut, manajemen PT Meares Soputan Mining (MSM)/PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN), aparat kepolisian, serta masyarakat terdampak.
Pembahasan kian panas dikarenakan salah satu warga yang hadir mengaku, tidak akan membuka akses jalan jika belum ada kesepakatan kongkrit dari pihak PT MSM/TTN.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur PT MSM/TTN, David Sompie, menyatakan pihaknya telah berupaya membangun rute baru yang lebih aman dari titik longsor atas persetujuan BPJN. Namun, status jalan tersebut saat ini masih dalam proses administrasi hibah.
”Sejak 2018 memang kami sudah melakukan tahapan-tahapan, hingga sampai ke Kementeian Dalam Negeri malah. Kami memohon izin kepada instansi terkait agar jalan perusahaan ini bisa digunakan publik secara resmi sembari menunggu proses tukar guling selesai,” jelas David.
Sementara, Sekretaris Komisi III DPRD Sulut, Nick Lomban, menekankan pentingnya kompromi dari kedua belah pihak.
Politisi Partai NasDem ini meminta agar masyarakat dan perusahaan tidak terjebak dalam ego sektoral terkait nilai kompensasi.
“Saya kira usul saja kepada pihak Management untuk secepatnya memenuhi apa yang menjadi hak warga, sebab percuma jika bangun jalan baru beberapa kali pun masalah ini tidak akan selesai. Apa tidak lebih baik anggaran untuk jalan dibayarkan saja ke masyarakat,” tutur Nick.
Meski begitu, Ia meminta agar kedua pihak dalam melakukan mediasi untuk tidak mementingkan ego masing-masing.
”Pihak perusahaan pada dasarnya bersedia membayar. Kami mengimbau masyarakat menurunkan sedikit ego soal harga, dan perusahaan pun harus memenuhi hal itu. Apalagi ini untuk pelayanan publik,” kuncinya.
[Kid/rol]
