Tahuna, KOMENTAR.ID
Meski pengelolaannya sudahingin sangat profesional plus dukungan fasilitas canggih, jaringan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang dikelola Pemerintah Pusat ternyata masih ‘payah’ atau rawan gangguan.
Buktinya, sudah seminggu lebih terjadi gangguan pada sistem SIPD Pusat, sehingga berimbas pada aktivitas transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terkatung-katung hingga saat ini.
Yang memiriskan, gangguan SPID Pusat ini justru terjadi sejak tanggal 17 Maret 2026 atau beberapa hari sebelum perayaan Idul Fitri.
Hasil konfirmasi awak media kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sangihe, Cherry W. Londo, gangguan tersebut berdampak langsung pada aktivitas transaksi keuangan daerah, khususnya bagi daerah yang menggunakan tiga rekening dalam pengelolaan kas.
“Gangguan ini hanya terjadi pada kabupaten/kota yang memiliki tiga rekening, berbeda, sedangkan daerah lain yang hanya menggunakan satu rekening transaksi, yaitu Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tidak mengalami gangguan,”kata Cherry.
Menurut Cherry, saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan tiga rekening dalam pengelolaan keuangan daerah, yakni Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai penampung utama, Rekening Penerimaan Kas Daerah untuk transaksi penerimaan harian dari PAD, serta Rekening Pengeluaran Kas Daerah yang digunakan untuk pembayaran tagihan melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
“Sejak gangguan terjadi, dua rekening operasional, yakni rekening penerimaan dan pengeluaran tidak lagi muncul dalam menu sistem SIPD-RI. Imbasnya pemerintah daerah tidak dapat menerbitkan SP2D maupun melakukan input data penerimaan PAD,” jelasnya.
“Kedua rekening hilang sejak tanggal 17 Maret hingga saat ini, dan kami belum dapat melakukan transaksi untuk pencairan,”sambung Cherry.
Mengatasi masalah ini, Pemkab Sangihe kata Cherry telah menyampaikan surat resmi kepada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) untuk meminta penjelasan sekaligus solusi atas permasalahan tersebut.
“Baru kali ini penanganannyq lama, kemungkinan karena libur, cuti, dan kebijakan work from anywhere (WFA), belum ada tanggapan,”sambung Cherry.
“Dikhawatir jika gangguan ini berlarut-larut dapat berdampak pada penyerapan anggaran daerah, sebab proses pencairan dana tidak dapat dilakukan tanpa keberadaan rekening operasional pengeluaran dalam sistem,”tambahnya.
Sementara itu, Darwis Sasela, Ketua Tim Investigasi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN) Republik Indonesia, meminta Pemerintah Pusat segera mengatasi permasalahan ini, sehingga Sangihe sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina, tidak terganggu perekonomiannya.
“Apalagi pemicu perputaran ekonomi di perbatasan sangat berharap dari sumber keuangan pemerintah daerah, kami minta masalah SPID ini jangan berlarut-larut,” tegas Darwis. {PeyKID)
