Talaud, KOMENTAR.ID
Kabupaten Kepulauan Talaud tengah menghadapi tantangan dalam pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN dan PPPK. Namun, di balik dinamika tersebut, muncul satu sosok yang diapresiasi karena sikapnya yang tenang, sistematis, dan teguh dalam menyelesaikan akar persoalan—yakni Penjabat Bupati Talaud, Dr. Fransiscus Manumpil.
Di tengah tekanan publik, Manumpil dinilai berhasil mengurai dan memperbaiki sistem keuangan daerah yang selama ini diwarnai keterlambatan dan ketidakpastian. TPP tahun 2025 yang melibatkan anggaran sebesar Rp 63,1 Miliar, termasuk untuk PPPK, menjadi isu sensitif. Namun, Pj. Bupati memilih langkah konstitusional dan sesuai regulasi untuk memastikan semua proses dilakukan secara akuntabel dan tidak menyalahi aturan hukum.
Menurut Kepala Bagian Organisasi Setda Talaud, Frenki Tiolong, keterlambatan bukan karena unsur kesengajaan, melainkan adanya perubahan mekanisme dari Kemendagri yang kini mewajibkan penggunaan aplikasi SIMONA (Sistem Monitoring Evaluasi dan Analisa) untuk penetapan nilai dasar TPP. Hingga 29 April, verifikasi sudah dinyatakan tuntas, dan proses rekomendasi tengah berjalan di Dirjen Bina Keuangan Daerah.
Namun, di saat pemerintah bekerja menyelesaikan hambatan sistemik, muncul manuver dari oknum tertentu yang diduga menunggangi isu TPP untuk membangun citra, mempolitisasi keresahan, dan bahkan menebar ancaman kepada pemerintah daerah.
Pengamat kebijakan publik, Roy Salibana, dengan lantang mengecam tindakan seperti ini.
“Permasalahan TPP ini adalah soal administratif dan reformasi regulasi. Jika ada pihak yang memanfaatkan ini untuk mencari panggung, itu sangat tidak etis. Lebih parah lagi, bila ternyata mereka menyembunyikan kepentingan proyek di balik retorika advokasi,” tegas Salibana.
Salibana merujuk pada laporan netizen yang menduga keterlibatan salah satu oknum—yang kerap tampil membawa identitas sebagai advokat—dalam sejumlah proyek fisik di Talaud, di antaranya:
- Pembangunan Jalan Strategis Karatung Tengah-Karatung Selatan – Rp 107.508.000
- Pemeliharaan Jalan Salibabu-Balang – Rp 73.085.000
- Pemeliharaan Jalan Mangaran-Damau – Rp 95.126.000
- Rekonstruksi Jalan Lingkar Karatung – Rp 93.657.000
Total nilai kontrak mencapai ratusan juta rupiah, seluruhnya tercatat dalam dokumen resmi SPK Dinas PUTR tertanggal 4 April 2024. Fakta ini memunculkan dugaan bahwa kritik terhadap keterlambatan TPP hanya dijadikan alat untuk mengalihkan perhatian publik dari kepentingan ekonomi di balik layar.
Pj. Bupati Manumpil, yang juga sebagai Asisten III binaan Gubernur Yulius Selvanus, dikenal mapan dalam pendekatan berbasis tata kelola, memilih menyelesaikan persoalan dengan mengikuti ketentuan Permendagri 900 tentang mekanisme pelaporan dan rekomendasi TPP. Dua mekanisme kunci yakni pelaporan untuk alokasi TPP yang lebih kecil, dan pengurusan rekomendasi untuk alokasi yang meningkat, kini hampir rampung seluruhnya.
“Langkah ini bukan semata administrasi, tapi bentuk perlindungan jangka panjang agar tidak terjadi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan kerugian negara,” jelas Frenki Tiolong.
Analisis Profesional: Langkah yang diambil Pemkab Talaud mencerminkan komitmen untuk membenahi manajemen keuangan daerah secara struktural dan sistemik. Dalam konteks ini, Dr. Fransiscus Manumpil layak diapresiasi. Ia tidak terjebak pada reaksi populis, melainkan menghadirkan kepemimpinan yang legalistik dan visioner.
Di sisi lain, munculnya oknum dengan rekam jejak proyek justru menjadi peringatan bagi publik agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi emosional. Kritik memang penting, tetapi bila dibungkus oleh motif tersembunyi, maka demokrasi lokal justru bisa terancam.
Kepulauan Talaud tidak butuh polemik tanpa solusi. Yang dibutuhkan adalah keberanian seperti yang ditunjukkan oleh Pj. Bupati Manumpil—berani mengurai akar, merawat sistem, dan tidak tunduk pada tekanan dari mereka yang menyamarkan kepentingan dalam isu publik. Semoga dalam waktu dekat, rekomendasi dari Kemendagri segera turun dan seluruh hak ASN dan PPPK dapat dibayarkan secara layak dan tepat waktu.
“Kami ingin memastikan, bukan hanya hak pegawai yang terpenuhi, tapi juga integritas tata kelola keuangan daerah tetap terjaga,” pungkas Frenki.
