Bitung, KOMENTAR.ID
Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung diduga kuat melindungi ASN yang terlibat kasus netralitas. Ini bukan tampa alasan, pasalnya, hingga kini belum terlihat progres penyelesaian pelanggaran netralitas.
Kondisi ini seakan membenarkan dugaan adanya mobilisasi ASN di momen Pilkada November 2024 lalu, oleh pasangan Hengky Honandar-Randito Maringka (HH-RM).
Diketahui, sebelumnya media ini juga telah menerima informasi dari sumber resmi di Pemkot Bitung jika ada upaya untuk membatalkan sanksi terhadap pelanggar kasus netralitas.
Kabar ini sudah barang tentu semakin menunjukkan adanya indikasi politik balas budi. Apalagi, pada saat pelantikan di Jakarta lalu, para ASN yang tersangkut kasus netralitas, nampak hadir.
Informasi terbaru juga menyebutkan jika Pemkot Bitung kabarnya menganulir sanksi yang dijatuhkan oleh wali kota sebelumnya.
Jika informasi ini benar maka semboyan reformasi birokrasi yang tertuang pada visi-misi HH-RM bakal jadi isapan jempol belaka.
Menyikapi kondisi ini, Aktivis Rudyanto Makahinda, angkat bicara. Menurutnya, Pemkot Bitung telah melucuti power Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Rekomendasinya (BKN) jelas yakni harus dilakukan penindakan, namun kenyataannya, rekomendasi tinggal rekomendasi. BKN seperti dibuat macan ompong dalam kasus ini,” sebut Makahinda.
Padahal, sambung dia, dasar hukum yang di langgar sangat jelas yakni UU No. 5/2014 tentang ASN (Pasal 3 & 4): Larangan ASN terlibat politik praktis, PP No. 42/2004 Kode Etik PNS wajib menjaga netralitas serta Peraturan BKN No. 14/2018 Kewajiban penindakan pelanggaran netralitas.
“Seharusnya Pemkot Bitung segera menindak tegas ASN pelanggar netralitas sesuai rekomendasi BKN,” tegasnya sembari menyebutkan, jika dibiarkan, ini akan merusak netralitas birokrasi dan demokrasi di Kota Cakalang.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkot Bitung, Richard Wowiling, masih enggan berbicara. Ia sama sekali tidak memberikan jawaban sampai berita ini diturunkan.
[VM]
