Lantaran Proyek Rp16 Miliar, Dinas PUPR Minahasa Utara dan Kontraktor Kena Sorot Warga, Ada Apa?

Minut, KOMENTAR.ID

Sejumlah warga di 2 desa yakni Kaleosan dan Sampiri di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) akhirnya tak bisa lagi bungkam soal proyek senilai Rp16 miliar di wilayah mereka. Hal ini dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh proyek pembangunan jalan penghubung kedua desa.

“Kami bukannya menolak adanya pekerjaan ini, namun tolong diperhatikan juga dampak yang bisa ditimbulkan terhadap kami masyarakat,” ujar Yanto Dumanau warga Kaleosan, Jumat (16/6/2023).

Menurutnya, semenjak ada pekerjaan itu, di beberapa momen pihaknya kerap terisolir. Apalagi ketika terjadi hujan.

“Jalan jadi berlumpur, di saat bersamaan tidak disediakan akses alternatif, sehingga kami tidak bisa melewati jalan tersebut. Coba bayangkan kalau hujannya lebih dari sehari,” bebernya.

Kondisi ini semakin parah, sambung dia, lantaran material yang digunakan oleh kontraktor untuk menimbun jalan adalah tanah yang mudah berlumpur.

“Mestinya kontraktor jangan gunakan tanah yang demikian agar tidak bikin masyarakat menderita. Ini juga harus jadi atensi dinas terkait (Dinas PUPR), agar mereka (kontraktor) tidak asal gali maupun timbun,” pintanya.

Ia meminta agar Dinas PUPR memberi solusi terhadap persoalan ini, mengingat dampaknya terbilang krusial terhadap masyarakat.

“Akses pasokan kebutuhan pangan jadi terhambat akibat pekerjaan itu, belum lagi menyangkut hal-hal lain,” keluhnya.

“Toh, tidak mungkin kami mau ke Kalawat untuk mencari keperluan sehari-hari terus harus memutar lewat Sawangan,” sambungnya.

Hukum Tua Kaleosan Frederico Kaporoh saat dikonfirmasi terkait keluhan ini, tidak menampik.

“Ya, bukan cuman sekali atau dua kali warga mengeluh kepada saya, namun sudah berulang kali,” aku Kaporoh.

Ia juga tak menepis laporan warga perihal adanya indikasi pekerjaan asal jadi.

“Mungkin juga karena kurang pengawasan dari dinas terkait. Karena memang kami hampir tidak pernah mendapati ada pengawas pada pekerjaan itu,” ujarnya.

Disinggung soal dampak yang dirasakan warga akibat proyek tersebut ia menyebutkan yang paling terasa ialah sulitnya pasokan bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari.

“Mobil pemasok gas misalnya, mereka sudah tidak mau lagi antar gas ke Kaleosan. Begitu juga dengan penjual rempah-rempah dan sayur, sudah tak mau lagi ke sini. Jadi saya kira wajar kalau masyarakat kemudian mengeluh soal proyek tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Minut, Noldy R Kilapong SE, turut mengakui akan hal ini.

Menurutnya, kondisi ini terjadi lantaran cuaca yang dalam beberapa hari terakhir ini diguyur hujan.

“Akibat cuaca hujan beberapa hari ini membuat kegiatan pengerasan terhenti. Jadi, tidak ada unsur kesengajaan atau menyusahkan masyarakat. Ini murni faktor alam yang sebelumnya nampak musim kemarau namun belakangan berubah,” ujar Kilapong.

Meski begitu, ia mengaku hari ini sudah action lagi dengan memanfaatkan cuaca panas pagi hari.

“Kita coba bergerak mumpung cuaca masih panas,” tuturnya. Soal tudingan minimnya pengawasan, langsung ditepisnya.

“Kita punya konsultan yang mengawasi pekerjaan di sana. Tapi memang tak bisa dipungkiri lantaran proyek serupa ada di tiga titik, sehingga pengawas harus mobile,” terangnya.

Sekadar diketahui, pembangunan jalan Kaleosan-Sampiri dikerjakan dengan DAK tahun 2023 senilai Rp16 miliar.

[kid/ein]

Update Berita dan Artikel KOMENTAR.ID menarik lainnya di Google News.

Related posts