Manado, KOMENTAR.ID
Jajaran Pemerintahan Kota Manado dalam hal ini SKPD wajib mendukung setiap program Pemerintah, sebagai bentuk sinergitas dari atas ke bawah. Namun hal itu rupanya tidak berlaku bagi sebagian kepala SKPD, Staf ahli dan Camat di kota Manado.
Terbukti, kurangnya dukungan dan kehadiran para kepala SKPD di kegiatan Safari Ramadhan Pemkot Manado. Padahal, agenda religi tersebut secara resmi telah dibuatkan undangan, yang bahkan ditandatangani langsung Wakil Walikota Manado dr Richard Sualang. Sebagai fungsi kontrol, Jaino Maliki selalu Ketua Kibar Sulut menanggapi hal tersebut.
Bahkan Jaino mengatakan, sikap dari para kepala SKPD itu merupakan pembangkangan, yang harus mendapat evaluasi.
“Kami dari LSM KIBAR menyayangkan sikap beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SPKD) yang terkesan tidak sejalan dengan kebijakan Walikota Manado dalam program Safari Ramadhan.
Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, sudah semestinya setiap SPKD menunjukkan sinergi dan dukungan penuh terhadap kebijakan yang bertujuan mempererat kebersamaan serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat,” ujar Jaino kepada media ini, Sabtu (29/3).
Ia menambahkan, Safari Ramadhan adalah momentum dan bentuk komitmen pemerintah dalam membangun harmonisasi di Kota Manado, yang punya nilai toleransi tinggi.
“Safari Ramadhan bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperlihatkan komitmen dalam membangun harmonisasi di kota Manado yang plural dan toleran. Jika ada SPKD yang tidak mendukung atau bahkan terkesan membangkang, hal ini tentu menjadi pertanyaan besar terkait loyalitas dan kepatuhan mereka terhadap visi dan misi pembangunan daerah yang telah dicanangkan,” jelasnya.
Meski begitu, Jaino berharap pemerintah dapat lebih mempertegas kebijakan, serta sanksi ketika ada temuan pihak yang tidak menjalankan tupoksi.
“Kami berharap Walikota Manado dapat menegur dan mengevaluasi kinerja SPKD yang tidak menunjukkan komitmen dalam mendukung program ini. Selain itu, kami mendorong adanya transparansi dalam pelaksanaan kebijakan serta sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Pemerintahan yang solid hanya bisa terwujud jika semua elemen di dalamnya bekerja dengan rasa tanggung jawab dan dedikasi penuh untuk kepentingan masyarakat,” kunci Jaino.
[Kid/rol]
