MANADO, KOMENTAR.ID –
Politik selalu diukur dari keberpihakan kepada rakyat.
Ketika panas panjang menekan produktivitas dan ekonomi masyarakat Sulawesi Utara, publik mulai membandingkan kondisi hari ini dengan era Presiden Joko Widodo dan kepemimpinan Olly Dondokambey–Steven Kandouw (OD-SK).
Pengamat politik Jeffrey Sorongan menilai, OD-SK bukan pemerintahan tanpa cacat. Kritik tetap ada, bahkan menjadi bagian dari demokrasi.
Namun menurutnya, rakyat masih merasakan adanya perputaran uang yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat.
“Seburuk-buruknya OD-SK, rakyat masih bisa pegang uang tunai meskipun dalam situasi susah,” ujar Sorongan
Ia menilai kebijakan efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo seharusnya tidak hanya berbicara tentang penghematan anggaran, tetapi juga menjaga denyut ekonomi rakyat.
Sebab politik anggaran bukan sekedar memangkas belanja negara, melainkan memastikan APBN dan APBD benar-benar menghadirkan kesejahteraan.
Menurut Jeffrey, jika efisiensi tidak dibarengi transparansi, pengawasan dan distribusi anggaran yang berpihak kepada masyarakat, maka yang lahir bukan hanya penghematan, tetapi juga potensi persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan.
Bagi rakyat Sulawesi Utara, pertarungan politik bukan soal siapa paling kuat membangun narasi, melainkan siapa yang mampu menjaga daya beli, lapangan kerja dan uang tetap berputar di tengah masyarakat.
Itulah ukuran politik yang paling mudah dipahami rakyat.
