Halut, KOMENTAR.ID
Komisi I DPRD Halmahera Utara (Halut) Selasa (03/6) siang tadi menerima aspirasi dari Asosiasi Pangkalan Minyak Tanah (PMT).
Sejumlah pemilik Pangkalan mengeluhkan terkait adanya intimidasi dari oknum Anggota DPRD Halut yang mempersulit kontrak hingga penyaluran BBM subsidi tersebut.
Menariknya, oknum anggota dewan yang dimaksud memutus kontrak secara sepihak, dengan kaitan politik pada pilkada yang sudah lewat.
“Kami punya dasar aturan dengan kontrak bersama agen. Jadi tidak ada hubungan apapun dengan yang namanya dua anggota dewan itu, seenaknya memutuskan kontrak untuk diberikan kepada orang lain. Memang kesalahan kami dimana,” kata salah-satu pemilik Pangkalan minyak tanah.
Komisi I DPRD Halut menanggapi serius aspirasi itu, dengan mengaku akan menindaklanjuti agenda pemanggilan pihak terkait, dalam hal ini Agen dan Kabag Kesra mewakili Pemerintah.
“Untuk kesekian kalinya, kami akan memanggil para pihak berkompeten untuk mencari solusi. Segera akan kami juga infokan ke teman-teman asosiasi,” tutup Julius Daligaha.
[Kid/rol]
