Manado, KOMENTAR.ID
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut dan Dinas Perkim Provinsi Sulut Selasa (30/9) berjalan alot.
Pasalnya, Dinas Perkim dinilai pandang enteng dengan lembaga legislatif dikarenakan tidak membawa data konkrit dalam RDP tersebut.
Salah satu sorotan datang dari Anggota Komisi III Yongkie Limen, yang menilai kinerja Perkim buruk, hingga diminta untuk mendapat evaluasi dari Gubernur Sulut Yulius Komaling.
“Saya minta ini diperhatikan, Pak Gubernur baiknya lebih jeli melihat kinerja anak buah. Masa aspirasi masyarakat bawa-bawa tim sukses, ini kan program pemerintah yang harus dijalankan. Apalagi berkaitan dengan anggaran,” tegas Limen.
Hal itu menyusul, pembahasan program menyangkut anggaran yang ada di dinas pekerjaan umum, yakni Program penyelesaian tanah garapan, ganti rugi pembangunan ring road III yang terinformasi tidak terbayarkan kepada pemilik lahan.
“Ini kan aspirasi pemerintah, dalam hal ini kami sebagai anggota dewan, tapi jawaban dari kadis seakan pandang enteng, pokok pikiran kami tidak diindahkan. Harga diri sebagai anggota DPRD dan dampaknya masyarakat kecewa, tambah lagi datang tidak ada rincian pekerjaan soal PSU Rp 21 Milliar, kerja apa itu,” seru Limen.
Terpisah Kadis Perkim Alexander Watimena mengatakan, anggaran dan semua aspirasi secara terbuka diungkapkan.
“Semua aspirasi akan diperhatikan, melalui DPRD juga termasuk. Secara terbuka,” seloroh Wattimena.
Soal koordinasi yang menyebutkan tim sukses, Wattimena dengan lantang membantah. “Tidak demikian, yang terpenting masyarakat,” tandasnya.
RDP dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Roy ke Anter dan seluruh Anggota Komisi III.
[Kid/rol]
