Manado, KOMENTAR.ID – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado bersiap menggelar diskusi krusial mengenai masa depan demokrasi Indonesia yang lebih ramah lingkungan.
Dekan FISIP Unsrat, Dr. Ferry Daud Liando, mengonfirmasi kehadiran Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, sebagai pembicara utama dalam kuliah umum bertajuk “Green Democracy”, Rabu (8/4/2026).
Isu ini diangkat bukan tanpa alasan, di mana FISIP Unsrat menyoroti adanya “ongkos ekologis” yang mahal di balik pesta demokrasi Indonesia.
Selama ini, sistem politik yang berjalan dianggap berkontribusi langsung terhadap kerusakan alam, mulai dari penggunaan kertas suara yang masif hingga kebijakan kepala daerah terpilih yang kerap eksploitatif.
“Saya tahu Pak Ketua DPD RI sangat serius mengampanyekan Green Democracy. Itulah alasan kuat kami mengundang beliau untuk mengupas tuntas gagasan ini di hadapan mahasiswa dan akademisi,” ujar Ferry Liando.
Dampak Demokrasi pada Lingkungan. Data logistik Pemilu 2024 menjadi potret nyata beban lingkungan tersebut.Miliaran lembar surat suara yang dicetak setara dengan ribuan pohon yang harus ditebang.
Belum lagi dampak visual dan biologis selama masa kampanye, di mana pepohonan seringkali menjadi “korban” pemasangan alat peraga kampanye menggunakan paku yang merusak jaringan pohon.Ironisnya, ancaman lingkungan tidak berhenti setelah pemungutan suara usai.
Pasca-Pilkada, sering ditemukan kebijakan kepala daerah yang justru memberi lampu hijau bagi pembukaan lahan hijau demi kepentingan bisnis dan industri, mengabaikan fungsi ekologis demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
Terbuka untuk Pecinta Lingkungan. Kuliah umum ini diharapkan menjadi ruang dialektika untuk mencari solusi agar kontestasi politik tidak lagi menjadi musuh bagi kelestarian alam.
Acara dijadwalkan berlangsung di Kampus FISIP Unsrat mulai pukul 13.00 WITA.
Ferry Daud Liando pun mengajak tidak hanya mahasiswa, tetapi juga masyarakat umum dan para aktivis dan pecinta lingkungan untuk hadir.Ini adalah momentum untuk bersama memikirkan bagaimana demokrasi bisa berjalan beriringan dengan kelestarian bumi. (Kim)
