Personil Fraksi Gerindra DPR RI Marthen Daniel Tumbelaka (MDT). (Google)
Manado, KOMENTAR.ID
Pernyataan Anggota Fraksi Gerindra DPR RI Martjen Daniel Tumbelaka (MDT) yang mendesak Polda dan Polres untuk menutup semua tambang ilegal di Sulut membuat marah ratusan penambang dan keluarganya.
Para penambang kaget, MDT seolah tidak memperhitungkan jasa ribuan penambang dan keluarga mereka yang selama Pilkada jungkir balik memenangkan Paslon Gerindra YSK – Victory.
“Desakan MDT kepada Kepolisian, hampir secara harafiah mengubur harapan hidup kami dan keluarga. Puluhan tahun kami hidup dari tambang rakyat yang di mata pemerintah dibilang ilegal. Pernahkah terbersit di nurani MDT dan Gerindra pada umumnya bahwa kami pernah jungkir balik mendukung YSK-Victory di Pilkada 2024? Kami mengorbankan banya hal termasuk yang agar YSK-Victory menang dan itu terwujud. Apakah kemenangan YSK-Victory bukan kemenangan Gerindra?,” teriak para penambang yang merasa Gerindra sudah tidak tahu diri dan seperti kabang lupa kulit padahal Pilkada Baru saja selesai dan YSK menang,'” jelas sejumlah penambang Ratatotok, Rabu siang.
Ribuan penambang Sulut mengungkapkan alasan mereka matian-matian memenangkan YSK di Pilgub kemarin. Itu karena YSK memiliki visi yang lebih Grounded soal penanganan tambah rakyat.
“Visi dan misi YSK jelas melindungi penambang rakyat dengan peraturan ata payung hukum. Makanya kami ngotot YSK harus gubernur. Tapi belum sebulan Pilkada selesai, Gerindra melalui anggota Fraksinya sudah mulai kualat terhadap rakyatnya sendiri,’ tegas penambang.
MDT sebelumnya menanggapi tambang ilegal di Sulawesi Utara (Sulut) yang kembali menelan korban jiwa. Tiga penambang ditemukan tewas setelah terjebak dalam lubang tambang di lokasi Tatelu, Minahasa Utara. Ketiganya teridentifikasi sebagai Edwin Kawengian asal Minahasa Selatan, Taufiq Popalo asal Bolaang Mongondow, dan Ofke Watulingas asal Bitung.
Di waktu yang hampir bersamaan, beredar video insiden baku tembak yang diduga terjadi di area tambang ilegal Ratatotok, Minahasa Tenggara. Video tersebut memperlihatkan konfrontasi antara sekelompok penambang dan oknum yang diduga merupakan aparat keamanan yang membekingi aktivitas tambang ilegal tersebut.
Menanggapi situasi ini, MDT yang merupakan anggota Komisi III DPR RI mendesak pihak kepolisian untuk segera menutup seluruh tambang ilegal di wilayah Sulawesi Utara.
“Kami dari Komisi III berharap aparat penegak hukum bertindak tegas menertibkan tambang ilegal di Sulut. Jangan sampai terkesan seperti pemadam kebakaran, baru bertindak setelah ada kejadian. Aparat harus lebih proaktif,” tegas politisi Gerindra itu.
MDT menekankan bahwa pemberantasan tambang ilegal merupakan salah satu prioritas yang dituangkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam rangka mencegah kebocoran sumber daya alam yang berharga.
“Kapolda dan jajaran harus tegas. Tidak ada lagi istilah back-up. Semua tambang ilegal harus segera ditutup. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Kami di Komisi III akan terus memantau dan mengawasi implementasinya,” tambah Martin.
Sebagai bentuk keseriusan, Komisi III DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Khusus untuk mengawal isu terkait sumber daya alam, termasuk tambang ilegal.
Terpisah, aktivis Sulut Jeffrey Sorongan mengatakan penutupan tambang ilegal bukan solusi yang tepat. Itu hanya memicu gelombang penggangguran dan bahkan kejahatan baru.
Dia justru menawarkan pemerintah untuk melakukan mitigasi lokasi lokasi tambang rakyat agar mencegah bencana longsor dan lain-lain.
“Solusinya tepat, mitigasi tingkat kerawanan di lokasi tambang, maping secara akurat dan intervensi sistem kerja termasuk standar pengamanan. Itu yang baik untuk penambang. Menutup tambah ilegal hanya akan menambah pengangguran dalam skala besar,” jelas Sorongan.
Peristiwa ini menjadi sorotan nasional dan menambah tekanan publik agar aparat penegak hukum bertindak lebih tegas terhadap praktik tambang ilegal yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat.(Tuan Kamrin)
