Manado, KOMENTAR.ID
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Manado, Djeki Dumais, menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD, Pemerintah Kota Manado, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memastikan ketaatan wajib pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan tersebut disampaikan Dumais saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Manado, Senin (6/7).
Menurut politisi Partai Gerindra itu, meningkatnya kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu kunci untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah, terlebih di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“DPRD mengajak Aparat Penegak Hukum untuk bersama-sama memastikan ketaatan wajib pajak sehingga potensi Pendapatan Asli Daerah dapat dioptimalkan,” ujar Dumais.
Ia menilai pengawasan terhadap wajib pajak perlu dilakukan secara terukur dan berkesinambungan, disertai penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar seluruh potensi penerimaan daerah dapat tergali secara maksimal.
Selain itu, Dumais juga mendorong digitalisasi data perpajakan daerah untuk memudahkan pendataan, pengawasan, dan penagihan, sehingga pengelolaan PAD menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, kolaborasi antara legislatif, pemerintah daerah, dan APH akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kota Manado.
Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 tersebut menjadi momentum bagi DPRD dan Pemerintah Kota Manado untuk merumuskan berbagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pendapatan daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
(Rolly Sondakh)
