Bitung, KOMENTAR.ID
Indikasi adanya kongkalikong anggaran proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Bitung, menguat. Ini seiring dengan ditemukannya proyek LAPEN berbanderol Rp400 juta yang dipecah menjadi 2 paket yang masing-masing senilai Rp200 juta.
Pekerjaan fisik yang mengundang tanda tanya besar dengan ukuran 300 m2 ini berlokasi di Perum Sari Cakalang dan Perum Asri dan telah selesai dikerjakan pada tanggal 4 Maret 2025, kemarin.
Adapun indikasi kongkalikong pada pekerjaan tersebut diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Bina Marga di Dinas PUPR Bitung, Haslinda, yang menyebutkan jika tidak ada anggaran untuk LAPEN.
Meski begitu, dia berkelit kalau proyek tersebut adalah pemeliharaan proyek rutin yang dikerjakan tahun 2025.
“Kalau memang ini Cuma pemeliharaan rutin, kenapa harus dalam bentuk LAPEN? Bukankah ini aneh,” sindir Aktivis Robby Supit.
Akan hal ini, ia menduga kuat bahwa ada mafia proyek sedang gentayangan di Dinas PUPR Bitung. Di samping itu ia menyebutkan jika proyek LAPEN tersebut tidak melalui proses perencanaan yang sesuai dengan regulasi sebagaimana diatur Pasal 3 Ayat (1) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
“Setiap pengeluaran negara harus melalui perencanaan anggaran yang jelas dan transparan. Dengan kata lain, proyek tanpa dokumen perencanaan telah melanggar prinsip ini,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mendesak APH untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksana proyek terindikasi kuat adalah siluman ini.
“Apalagi Kabid Bina Marga telah mengatakan jika tahun ini tidak ada anggaran LAPEN senilai 200 juta, tentu ini makin memperkuat indikasi adanya mafia proyek. APH harus bersikap,” tegasnya.
[VM]
