Sitaro, KOMENTAR.ID
Nasib naas sepertinya bakal dialami oleh 30 peserta seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I di Kabupaten Siau, Tagulandang, Biaro (Sitaro).
Betapa tidak, sempat dinyatakan lulus tes beberapa waktu lalu, kini mereka terancam dianulir.
Kondisi ini disebut-sebut terjadi gegara kurang hebatnya kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sitaro, yang dipimpin Stenli Langi, dalam menerjemahkan instruksi pusat.
Akibat hal ini, sejumlah peserta tes rekrutmen PPPK terpaksa harus mengubur dalam-dalam kebahagiaan mereka pasca dinyatakan lulus tes akhir tahun 2024, kemarin.
Diketahui, desas-desus soal adanya penganuliran hasil kelulusan peserta seleksi PPPK di Kabupaten Sitaro, nampaknya memang bukan hanya sebatas isu semata.
Hal ini juga telah diperkuat oleh Kepala BKPSDM Sitaro, Stenli Langi, lewat pernyataannya kepada salah satu media baru-baru ini.
Ia mengaku bahwa pihaknya telah mengambil keputusan terkait polemik kelulusan perangkat desa dan kelurahan dalam seleksi PPPK. Keputusan tersebut didasarkan pada hasil koordinasi dengan KemenPAN-RB dan BKN, baru-baru ini.
“Ada tujuh belas perangkat desa dan tiga belas perangkat kelurahan yang sudah kami putuskan untuk dibatalkan kelulusan mereka,” ujar Langi merujuk pada hasil pertemuan dengan KemenPAN-RB dan BKN, baru-baru ini.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sitaro, Alfrets Ronald Takarendehang (ART), menyayangkan adanya penganuliran peserta seleksi yang sudah lulus tes.
“Memang pada akhirnya tetap mereka harus dianulir karena telah menempuh jalur inprosedural, namun tentu ini sangat disayangkan karena sudah pasti mereka telah mengorbankan banyak hal,” ujar ART.
Dikatakannya lagi, Kepala BKPSDM Sitaro, harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Paling tidak, mempertimbangkan berapa banyak kerugian materi yang mereka alami.
“Sebab kalau bukan karena ketidakjelian BKPSDM dalam menerjemahkan instruksi pusat, ini semua tidak akan terjadi. Dengan kata lain Kepala BKPSDM Sitaro lah yang harus bertanggung jawab terhadap semua ini,” sindir politisi Golkar ini.
Lebih jauh, ia berharap persoalan ini segera tuntas, dan mereka yang terancam dianulir bisa menerima dengan lapang dada.
“Saya kira ini juga bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja Kepala BKPSDM Sitaro agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Tidak ada lagi yang diberi harapan palsu,” tutupnya.
Sekadar diketahui, pada seleksi PPPK tahap I kemarin, terdapat 67 formasi untuk tenaga guru dengan hanya 27 peserta yang lulus, serta 333 formasi untuk tenaga teknis sementara yang lulus cuma 172 peserta.
[ein/kid]
