Catatan: Hesty Sondakh/Jurnalis
Setiap Hari Pers Nasional, kita selalu mendengar tema-tema besar. Tahun ini terdengar gagah: Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.
Kalimat itu indah. Penuh harapan. Seolah-olah pers di negeri ini sedang berada dalam kondisi prima, tinggal melangkah menuju cita-cita yang lebih tinggi.Tapi di ruang-ruang redaksi yang sempit, di meja kerja wartawan yang dipenuhi tagihan, di antara pesan penagihan gaji yang tak kunjung dibayar, kalimat itu terdengar seperti ironi.
Bagaimana mungkin pers bisa sehat, jika orang-orang yang menghidupinya justru hidup dalam keadaan tidak sehat secara ekonomi, secara mental, bahkan secara martabat?
Kita sering membicarakan independensi pers. Tapi jarang sekali membicarakan kesejahteraan pers. Padahal keduanya tidak bisa dipisahkan. Wartawan yang harus memikirkan biaya sekolah anak, cicilan motor, dan kebutuhan dapur setiap hari, tidak pernah benar-benar bebas ketika menulis.
Di banyak perusahaan pers, wartawan dituntut profesional, tetapi diperlakukan seperti relawan. Siaga 24 jam, hadir di setiap peristiwa, tetapi upahnya sering kali tak cukup untuk membuat hidupnya layak.
Ironisnya, pers paling rajin menyoroti kesejahteraan buruh, nasib petani, keluhan nelayan, dan penderitaan masyarakat kecil. Tapi di dalam rumahnya sendiri, persoalan kesejahteraan itu seperti hal yang tabu untuk dibicarakan.
Persoalan ini semakin rumit ketika dunia digital membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja untuk mendirikan media daring. Website bisa dibuat dalam hitungan jam. Nama media bisa lahir dalam satu malam. Pemilik perusahaan bisa merangkap sebagai pimpinan redaksi, wartawan, sekaligus admin.
Tidak ada lagi batas baku tentang siapa yang layak disebut pers. Seolah-olah cukup bisa membaca, menulis, dan memegang ponsel, seseorang sudah bisa mengatasnamakan profesi wartawan.Latar belakang pendidikan, pemahaman etika jurnalistik, bahkan pemahaman dasar tentang fungsi pers dalam demokrasi, sering kali menjadi hal yang dianggap tidak penting.
Tak heran jika di lapangan, muncul fenomena yang memprihatinkan: pers yang lebih mirip penagih, pers yang lebih mirip preman, daripada penjaga nurani publik. Akibatnya, citra pers ikut tercoreng. Masyarakat kesulitan membedakan mana jurnalis yang bekerja dengan etika, mana yang hanya memanfaatkan kartu pers untuk kepentingan pribadi.
Lalu siapa yang bertanggung jawab?
Apakah ini semata-mata salah perusahaan pers yang tak mampu bertahan secara bisnis di tengah disrupsi digital? Atau juga karena negara yang belum benar-benar menempatkan pers sebagai pilar demokrasi yang harus dijaga keberlanjutannya? Atau karena kita terlalu lama membiarkan profesi ini berjalan tanpa standar yang dijaga bersama?
Pers yang tidak sehat secara ekonomi akan pelan-pelan kehilangan daya kritisnya.
Pers yang tidak sehat secara etika akan kehilangan kepercayaan publiknya.Dan ketika itu terjadi, bangsa kehilangan salah satu alat kontrol terpentingnya.
Tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat seharusnya tidak berhenti sebagai slogan peringatan tahunan. Ia seharusnya menjadi pertanyaan yang tidak nyaman bagi banyak pihak: bagaimana mungkin bangsa bisa kuat, jika pilar yang mengawasinya rapuh dari dalam?
Pers sehat bukan diukur dari banyaknya seminar, seremoni, atau spanduk peringatan. Pers sehat diukur dari dua hal mendasar: kesejahteraan wartawannya, dan terjaganya marwah profesinya.
Karena pada akhirnya, berita yang baik lahir dari perut yang tidak lapar, pikiran yang tidak tertekan, dan etika yang tidak ditinggalkan.
Selamat Hari Pers Nasional untuk rekan-rekanku.
Semoga suatu hari nanti, tema itu tidak lagi terasa seperti harapan; tetapi menjadi kenyataan.(*)
