Catatan: Hesty Sondakh, Jurnalis
Di sebuah rumah makan di Manado, seorang perempuan muda bereaksi keras karena merasa dirinya dilecehkan. Peristiwa itu kemudian menyeret nama seorang pria yang berada di lingkar kekuasaan.
Di titik inilah persoalan menjadi lebih besar dari sekadar dugaan pelecehan seksual. Ia berubah menjadi cermin tentang bagaimana jabatan publik sering kali dianggap cukup untuk menutup pertanyaan paling mendasar: seperti apa akhlak orang yang memegangnya?
Pejabat publik tidak bekerja sendirian. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang dipilih, dipercaya, dan diberi ruang untuk bergerak atas namanya. Karena itu, setiap orang di lingkar tersebut, cepat atau lambat, akan ikut membawa wajah pimpinan yang memilihnya.
Kasus ini belum selesai secara hukum. Namun pelajaran moralnya sudah berdiri di depan mata: kecakapan tidak pernah cukup tanpa akhlak. Kedekatan tidak pernah cukup tanpa integritas.
Perempuan, dalam banyak kasus pelecehan, hampir selalu menerima beban ganda. Mereka menjadi korban, tetapi juga dituding sebagai penyebab. Pakaiannya disorot. Caranya bersikap dipersoalkan. Seolah-olah tanggung jawab menjaga moral ada di pundak korban, bukan pada kendali diri pelaku.
Di sinilah pejabat publik sebenarnya diuji, bukan hanya saat krisis datang, tetapi jauh sebelum itu saat memilih siapa yang boleh berdiri di dekatnya.
Karena seleksi jabatan di sekitar kekuasaan terlalu sering berhenti pada loyalitas, kedekatan, balas jasa, hubungan keluarga, atau rasa percaya yang tak pernah diuji oleh rekam jejak perilaku. Seolah integritas pribadi bukan syarat utama selama orang itu dianggap “bisa bekerja”.
Langkah mencopot oknum tersebut adalah tindakan administratif yang perlu. Tetapi catatan yang lebih penting ada di hulu: bagaimana proses memilih orang-orang di sekitar kekuasaan? Nilai apa yang dipakai ketika seseorang diberi akses ke lingkar itu?
Karena ketika seleksi hanya berdasar kedekatan dan balas jasa, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pejabat. Yang dipertaruhkan adalah rasa aman perempuan di ruang-ruang publik.
Perempuan tidak membutuhkan simpati setelah menjadi korban.Mereka membutuhkan sistem yang memastikan pelaku tidak pernah merasa punya ruang untuk melakukannya.
Sebab jabatan bisa diberikan dalam satu keputusan.Tapi akhlak hanya bisa terlihat dari kebiasaan panjang seseorang memperlakukan orang lain dengan hormat(*)
