Tahuna, KOMENTAR.ID
Tim PT. TMS, pemegang kontrak karya pengelolaan tambang emas di Kepulauan Sangihe melakukan audensi dengan Bupati Michael Thungari, Selasa (29/07/2025) di Ruang Rapat Bupati.
Tim PT. TMS dipimpin langsung CEO, Terry Filbert, dihadiri jajaran pejabat terkait, termasuk Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Khusus Bupati Bidang Infrastruktur, Lingkungan, Pendapatan dan Investasi, Staf Khusus Bupati Bidang Politik dan Komunikasi Publik, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Kesbangpol, serta Kepala Bagian Sumber Daya Alam.
Maksud audiensi, sebagai upaya komunikasi langsung perusahaan dengan Pemerintah Daerah, guna menginformasikan perkembangan terbaru terkait proses pengurusan perizinan perusahaan.
Bupati Michael Thungari dikesempatan itu menegaskan, Pemerintah Daerah tetap berpegang pada batas kewenangannya, sebab terkait ijin adalah kewenangan pusat.
“Kami ingin memperjelas bahwa kewenangan penerbitan izin bukan berada di tingkat daerah, melainkan sepenuhnya menjadi ranah Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kami menyerahkan segala proses perizinan kepada pihak yang berwenang di pusat,” tegas Michael.
Begitu pula setiap proses yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan aspek keselamatan lingkungan dan perlindungan terhadap tanah Sangihe serta masyarakatnya.
“Jika pada akhirnya seluruh proses perizinan dipenuhi oleh pihak perusahaan, perhatian utama kami akan tertuju pada potensi dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Pemerintah tidak akan mengorbankan tanah Sangihe dan keselamatan masyarakat hanya demi keuntungan satu atau beberapa pihak saja,”ujar Michael.
“Pemerintah Daerah akan tetap berdiri membela tanah dan rakyat Sangihe, meski disaat yang sama, pemerintah juga terbuka untuk melihat peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat, selama hal tersebut dilakukan dalam koridor hukum, etika, dan tanggung jawab lingkungan yang ketat,”sambungnya.
“Pertemuan ini juga menjadi bukti jika Pemerintah Kabupaten Sangihe konsisten menjaga keseimbangan antara keberlanjutan alam dan kepentingan hidup masyarakat, serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam setiap kebijakan pembangunan,”pungkas Michael.{PeyKID}
