Minut, KOMENTAR.ID
Agenda Coffee Morning yang digagas Sekretariat Daerah Bagian Protokol dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Minahasa Utara (Minut), sepertinya menjadi ajang menampung aspirasi masyarakat oleh Bupati Joune JE Ganda SE MAP MSi MM. Pasalnya, beragam pertanyaan serta masukan yang mencuat di kegiatan yang dipusatkan di atrium kantor bupati Minut itu.
“Pemerintah tidak anti kritik. Justru kita sangat terbuka dengan setiap masukan maupun kritik dari siapa saja, termasuk dari teman-teman wartawan,” kata Ganda di awal kegiatan, Jumat (27/01/2023).
Itulah sebabnya, kata dia, kegiatan coffee morning digelar guna menampung setiap aspirasi untuk bisa dijadikan masukan serta pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
“Jadi, silahkan sampaikan semua yang teman-teman (wartawan) temukan di lapangan sehingga itu bisa dijadikan salah satu acuan dalam mengambil kebijakan,” ujarnya.
Menyikapi hal ini, ragam pertanyaan serta masukan pun terlontar dari para wartawan yang meliput di tanah Tonsea (sebutan lain untuk Kabupaten Minut).
Diawali dengan keluh kesah para pemburu berita sehubungan dengan dana publikasi yang ditata di Dinas Kominfo.
Wartawan menuntut adanya transparansi serta pemerataan dalam pembagian dana tersebut.
“Kita akan rubah polanya dengan menggunakan sistem e-katalog sehingga lebih transparan dan mudah dipantau,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta kepada perusahaan media agar kiranya melengkapi berkas yang diperlukan dalam menunjang e-katalog.
“Saya minta Dinas Kominfo agar mempersiapkan semua layanan yang diperlukan dalam menunjang sistem e-katalog, termasuk perusahaan media juga,” pintanya.
Selain itu, masukan juga datang sehubungan kegiatan proyek fisik di bumi Klabat di antaranya menyangkut jalan rusak, trotoar hingga drainase.
“Untuk jalan, kita perlu tahu juga bahwa ada yang jadi kewenangan provinsi ada pula yang jadi tanggungjawab daerah. Dan untuk jalan yang melewati desa Batu, dalam waktu dekat akan dialihkan menjadi jalan provinsi. Begitu juga jalan Sampiri dan Talawaan,” terangnya.
“Kalau kita yang tanggulangi kerusakannya lalu setelahnya diambil alih oleh pemerintah provinsi, kita yang rugi karena sebenarnya anggarannya bisa digunakan di pekerjaan yang lain,” sambungnya.
Begitu pun dengan masalah drainase, disebutkannya ada yang jadi kewenangan Balai Sungai.
“Seperti di seputaran pasar Airmadidi, bukan hanya jalannya yang jadi tanggungjawab pusat, drainasenya juga demikian. Kita punya kewenangan hanya sebatas pembenahan trotoar. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin kita benahi trotoarnya lalu kemudian drainasenya tidak? Sementara pangkal masalahnya ada di drainase,” tambahnya.
Ia berharap kondisi ini boleh dimaklumi oleh semua elemen masyarakat, meski menurutnya tidaklah mudah.
“Pastinya, hingga hari ini pemerintahan JGKWL masih terus mendorong terwujudnya pembangunan berkesinambungan,” tegasnya.
Begitu pun dengan isu sosial kemasyarakatan seperti listrik di wilayah kepulauan, air bersih hingga jaringan seluler. Ia mengatakan akan dituntaskan secara bertahap.
“Pulau Bangka bakal dijadikan destinasi pariwisata go green yang akan ditopang dengan penggunaan energi terbarukan lewat program Kementerian Investasi dan BKPM,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, dalam waktu dekat juga akan turun tim Kementerian Kominfo dan Kemenkopolhukam melakukan survei untuk membangun BTS guna menunjang pengadaan jaringan seluler di wilayah blank spot.
“Termasuk juga akses transportasi ke wilayah kepulauan juga akan kita tingkatkan dengan memanfaatkan pelabuhan penyeberangan di Munte yang oleh Kementerian Perhubungan sudah dihibahkan kepada kita (Pemkab Minut),” tuturnya.
Nah, dengan ragam masukan yang telah disampaikan, figur yang digadang-gadang menjadi the next OD di Pemilihan Gubernur 2024 ini mengaku sangat berterima kasih.
“Apa saja yang teman-teman temukan di lapangan entah itu positif atau negatif yang endingnya baik untuk menunjang kemajuan Kabupaten Minahasa Utara, silahkan teruskan kepada saya infonya,” kuncinya.
Sekadar diketahui, giat ini turut dihadiri sejumlah kepala OPD di antaranya Kepala Dinas Kominfo Robby Parengkuan, Kepala BKPSDM Stivy S Watupongoh, para asisten serta staf ahli bupati.
[***/ein]
