BITUNG.KOMENTAR.ID
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Kota Bitung, beberapa hari ini membuat Wali Kota Bitung, Hengky Honandar SE, harus turun tangan mencari solusi, karena kelangkaan BBM jenis pertalite dan solar yang merupakan BBM bersubsidi, tak mampu memenuhi kebutuhan warga dan telah berdampak pada aktifitas setiap hari, tak hanya itu Honandar juga ikut membahas Wilayah Pertembangan Rakyat (WPR).
Terkait hal ini, Honandar usai mengunjugi BKN-RI, mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), RI, Rabu (21/10/2026) di Jakarta.Dalam pertemuan tersebut, Hengky diterima oleh Ryllo Ashuri Panay, AP, MM., menjabat sebagai Direktur Penanganan Aset Barang Bukti pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, yang juga Sekretaris KPU Bitung 2015 -2019.
Menurut Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kota Bitung, Christ Kevin Emor, Pembahasan mengenai WPR dinilai penting untuk mendorong pengelolaan potensi pertambangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal ini mencakup kepastian regulasi dan pengawasan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
“Selain itu, persoalan kelangkaan BBM turut menjadi perhatian karena ketersediaan dan kelancaran distribusibahan bakar berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas transportasi, operasional dunia usaha, hingga perputaran ekonomi daerah,”ungkap Emor.
Lanjutnya juga, koordinasi tersebut dilakukan untuk membahas sejumlah kebutuhan strategis daerah, juga membahas penyediaan infrastruktur energi yang andal dan terjangkau, optimalisasi potensi sumber daya alam daerah, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), serta penanganan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Bitung.
“Kiranya pembahasan pada sektor energi, koordinasi dengan Kementerian ESDM diharapkan dapat mendorong dukungan kebijakan pemerintah pusat terhadap ketersediaan BBM, pengelolaan sumber daya alam, serta kebutuhan energi masyarakat Kota Bitung,”ungkap Emor. (Yaps).
