Talaud, KOMETAR.ID
Gelombang kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud terus bergulir di media sosial. Setelah sebelumnya ramai membahas kenaikan honorarium Staf Khusus (Stafsus) Bupati, kini perhatian publik meluas pada dugaan belum dibayarkannya sejumlah tunjangan bagi guru dan tenaga kesehatan (nakes), termasuk di RS Mala.
Berbagai unggahan dan komentar warganet menilai kebijakan anggaran daerah dinilai belum mencerminkan keberpihakan terhadap aparatur yang berada di garis terdepan pelayanan publik. Isu tersebut menjadi perbincangan luas karena muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
Sorotan publik semakin tajam setelah beredarnya informasi mengenai kenaikan honorarium Staf Khusus yang disebut meningkat dari Rp5 juta menjadi Rp7 juta per bulan. Di sisi lain, sejumlah komentar di media sosial mengklaim bahwa tunjangan guru serta tenaga kesehatan belum diterima hingga saat ini.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai skala prioritas penggunaan anggaran daerah. Warganet berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan secara terbuka terkait mekanisme pembayaran hak ASN, termasuk apabila terdapat kendala administrasi maupun keterbatasan fiskal yang menjadi penyebab keterlambatan.
Pengamat kebijakan publik menilai transparansi menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Penjelasan resmi dinilai diperlukan agar informasi yang berkembang di ruang publik tidak memunculkan spekulasi yang semakin luas.
(editor Redaksi)
