Oleh: Hesty Sondakh, Jurnalis
Satu tahun bukan waktu yang panjang. Tetapi dalam politik daerah, ia cukup untuk membaca pola. Di bawah komando Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Sulawesi Utara bergerak cepat. Struktur diperkuat. Posisi strategis diisi. Kendali atas birokrasi diperjelas.
Pemerintahan ini menunjukkan energi dan keberanian mengambil keputusan. Namun yang kuat di dalam, belum tentu terasa tenang di luar.
Kebijakan pajak kendaraan bermotor menjadi ujian komunikasi paling awal. Kenaikan yang dirasakan masyarakat hadir tanpa penjelasan yang komprehensif sejak awal. Pemerintah menyebutnya konsekuensi regulasi pusat. Publik merasakannya sebagai beban tambahan. Ketika gelombang keberatan muncul, penyesuaian dilakukan melalui pengurangan. Secara administratif, persoalan dikoreksi. Namun secara politik, kesan yang tertinggal berbeda: kebijakan seolah berjalan lebih dulu, penjelasan menyusul kemudian. Di sinilah letak problemnya.
Pemerintahan ini tampak percaya diri dalam mengambil keputusan, tetapi belum menunjukkan ketepatan yang sama dalam mengelola komunikasi publik. Narasi sering lahir setelah kegaduhan, bukan sebelum kebijakan diberlakukan. Dalam ruang publik yang cepat dan sensitif, kekosongan informasi bukanlah ruang hampa; ia segera diisi asumsi.
Beberapa pernyataan di ruang publik bahkan memunculkan kebingungan. Pernyataan terkait posisi Sekretaris Provinsi (Sekprov), misalnya, sempat menimbulkan interpretasi berbeda. Dalam tata kelola pemerintahan, presisi informasi adalah fondasi stabilitas. Ketika pernyataan berubah atau tidak konsisten, yang tergerus bukan hanya satu isu melainkan kredibilitas penyampainya.
Di titik ini, pertanyaan wajar muncul: di mana peran para penasehat politik dan komunikasi? Dalam setiap pemerintahan, pemimpin tidak berjalan sendiri. Ada tim yang seharusnya menguji pesan sebelum disampaikan, mengukur dampak persepsi, dan memastikan setiap kebijakan hadir bersama penjelasan yang utuh.
Dinamika di Bank SulutGo memperkuat pembacaan publik tentang pola konsolidasi. Pergantian jajaran adalah kewenangan pemegang saham. Namun bank daerah bukan sekadar entitas bisnis; ia adalah simbol tata kelola. Ketika konsolidasi terasa terlalu terpusat, pertanyaan publik menjadi tak terhindarkan: apakah ini penguatan profesionalisme atau sekadar penguatan lingkar kekuasaan?
Di sisi lain, capaian makro tidak bisa diabaikan. Stabilitas fiskal relatif terjaga. Pertumbuhan ekonomi tetap bergerak. Pemerintah aktif dalam koordinasi nasional.
Secara administratif, fondasi pemerintahan berdiri. Namun politik bukan sekadar administrasi. Ia tentang persepsi. Ia tentang rasa dilibatkan. Ia tentang keyakinan bahwa kebijakan tidak hanya benar, tetapi juga dipahami.
Satu tahun pertama YSK–Victory menunjukkan kontrol atas struktur. Tetapi kepemimpinan diuji bukan hanya dari kekuatan mengendalikan birokrasi melainkan dari kemampuan menjaga kedekatan dengan publik.
Karena dalam politik daerah, waktu berjalan lebih cepat daripada masa jabatan. Persepsi terbentuk lebih cepat daripada laporan kinerja. Jika konsolidasi terus dipercepat tanpa komunikasi yang matang, maka yang tumbuh bukan hanya stabilitas melainkan juga jarak. Dan jarak, dalam politik, sering kali lebih berbahaya daripada oposisi.
Oposisi terlihat. Ia bersuara, mengkritik, dan bisa dihadapi.Jarak tumbuh diam-diam ketika publik merasa tidak diajak bicara, tidak sepenuhnya dipahami, atau tidak lagi merasa dilibatkan. Ketika jarak itu mengendap, legitimasi tidak runtuh seketika. Ia menipis perlahan. Dan legitimasi yang menipis sering kali lebih sulit dipulihkan daripada kritik yang keras sekalipun.
Pada akhirnya, pemerintahan bisa saja tetap kokoh di ruang rapat.Tetapi tanpa komunikasi yang jernih dan kepercayaan yang terjaga, kekuasaan berisiko menjadi kuat secara struktur namun jauh secara rasa.(*)
