Kawal RDP DPRD Sangihe Dengan AMPS, Sondakh Apresiasi TNI-POLRI

Tahuna, KOMENTAR.ID

DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan masyarakat yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Sangihe (AMPS), Kamis (11/09/2025) di ruang rapat DPRD Sangihe.

Meski cukup alot dan sempat memanas, namun RDP yang dipimpin Ketua DPRD Sangihe, Ferdy Sondakh didampingi Wakil Ketua I Risal Paul Makagansa serta Wakil Ketua II Marvein Hontong, berjalan lancar dan aman.

RDP kali ini tergolong cukup istimewa, karena langsung dihadiri Bupati Sangihe, Michael Thungari, Danlanal Tahuna, Letkol Laut (P) Surya A. Muryanto, CTMP, CHRMP, Dandim Sangihe Letkol Czi Nazarudin, S.T., M.I.P serta Kapolres Sangihe AKBP Abdul Kholik, S.H., S.I.K., M.A.P.

Ketua DPRD Sangihe, Ferdy Sondakh memberikan apresiasi serta rasa terima kasih kepada pihak TNI dan Polres Sangihe yang turut mengawal jalanya RDP.

“Kita patut bersyukur RDP berjalan lancar dan aman, terima kasih kepada personil Lanal Tahuna dan Kodim Sangihe serta anggota Polres Sangihe yang sudah mengawal langsung,”ungkap Ferdy.

Sebelumnya ketika hendak menutup RDP, Politisi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Sangihe ini, juga menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada pihak Aliansi Masyarakat Peduli Sangihe yang hadir di RDP yang sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat.

Kehadiran AMPS dibatasi kurang lebih 30 orang, dan dipimpin sejumlah tokoh vokal seperti Marslem Pulumbara, Max Kasombang, Robinson Saul serta Benny Pilat

Berikut ini 5 tuntutan Aliansi Masyarakat Peduli Sangihe yang diajukan pada RDP :

I. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN)

1. Ketersediaan listrik secara terus
   menerus
2. Pelayanan prima kepada pelanggan
3. Kelayakan dan kepatutan listrik
4. Kerugian material dan ekonomi bagi
   masyarakat

II. PERUMDA AKE’U BANUA (PAB) SANGIHE

1. Ketersediaan layanan air minum dengan kualitas yang baik
2. Tarif yang memberatkan masyarakat;
3. Tarif yang tidak dimbangi dengan kualitas pelayanan PDAM

III. PAJAK DAN RETRIBUSI

1. Mebatalkan Perda No 1 Tahun 2024 serta turunannya;

IV. BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN (BPJS)

1. Layanan Publik BPJS.

V. KINERJA DAN ANGGARAN DPRD KEPULAUAN. SANGIHE

1. Transpransi anggaran terkait keputusan Pimpinan DPR-RI terkait evaluasi belanja dewan;
2. Stop perjalanan dinas keluar daerah
3. Stop reses
4. Stop kunjungan Dapil
5. Lebih mengoptimalkan perjalanan dinas dalam daerah
6. Tunjangan-tunjangan dihilangkan

{PeyKID}