Manado, KOMENTAR.ID
Menjelang penempatan para Kepala – kepala Dinas Pemprov Sulut, relawan Prabowo Subianto meminta Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling agar tidak menempatkan pejabat ASN yang disinyalir bermasalah untuk memimpin Dinas Pangan Sulut.
Advokat Semmy Watti SH, menegaskan, berdasarkan informasi yang dihimpun, bahwa pernah terjadi penyelewengan bantuan sosial berupa beras ratusan ton di Dinas Pangan Sulut yang dipakai untuk kepentingan memenangkan kandidat tertentu di masa Pilkada 2024 lalu.
“Kami menghimpun banyak laporan masyarakat Sulut, menginvestigasi laporan itu dan teryata betul, ada penyelewengan demi pemenangan calon tertentu di Pilkada. Demi kemaslahatan masyarakat Sulut, kami minta oknum Kadis itu tidak lagi diberikan kesempatan untuk menjadi Kadis Pangan,” pinta Semmy Watti SH, Sabtu (19/7/2025) malam melalui hubungan ponsel seluler.
Dia menegaskan, berniat akan membawa laporan resmi ke Polda Sulut atau Kejati Sulut untuk selanjutnya diusut dan melihat pihak – pihak yang terlibat di dalamnya.
“Kami akan laporkan ke Polda atau Kejati agar ada penindakan bagi siapapun yang terlibat. Karena pada prinsipnya bansos itu sasaran langsung ke database penerima,” tegas Semmy Watti.
Advokat itu mencontoh, saat ini banyak masalah yang terjadi dengan beras dioplos dari beras murah menjadi beras premium, kemudian ukuran beras tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan.
“Harusnya Dinas Pangan bekerjasama dengan dinas terkait lainnya untuk melakukan razia di minimarket dan Pasar tradisional, tapi Faktanya tidak ada yang dilakukan oleh dinas Pangan dalam menindak hal tersebut, ini sudah jelas mencederai kepercayaan rakyat kepada kepemimpinan Gubernur YSK,” jelas Semmy Watti.
Kemudian, untuk pemberian beras gratis beberapa hari lalu, menurut dia, itu adalah Program lama semenjak kepemimpinan Presiden Jokowi. Jadi hal tersebut menurut Semmy, bukanlah hal yang perlu dibanggakan atas kepemimpinan Gubernur YSK.
“Bisa kita cari di google. Sudah ada sejak Presiden Jokowi, ini menjadi bukti nyata bahwa Frangky Tintingon selaku Kadis Pangan tidak ada terobosan yang bisa mendongkrak Kepemimpinan Gubernur YSK serta tidak ada keberpihakan kepada Rakyat Sulut,” sindirnya.
Ia menambahkan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pangan tidak pernah melakukan kunjungan ke pasar tradisional atau modern untuk mengecek lonjakan pangan untuk masyarakat Sulut. Dengan demikian, Kadis Pangan Frangky Tintingon sudah Sangat layak dicopot dan tidak berada dalam Pemerintahan Gubernur YSK,” ujar Watti.
“Kadis Pangan Frangky Tintingon jangan hanya mengoleksi 2 mobil dinas (Pajero Sport dan Fortuner) tapi tidak digunakan untuk kepentingan Rakyat seperti menstabilkan harga Pangan di Sulut, hal itu sangat memalukan karena barang tersebut di beli dari Pajak Rakyat, jadi sudah sepantasnya digunakan untuk kepentingan Rakyat,” kritik Semmy Watti. (kim)
