Tahuna, KOMENTAR.ID
Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2026 di Tahuna Beach Hotel, Selasa (22/04/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari mengatakan Musrenbang bukan sekadar rutinitas birokrasi tahunan, melainkan forum strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah benar-benar berpihak pada masyarakat.
Mengingat pentingnya Musrenbang, Michael meminta seluruh perangkat daerah mampu menyusun program berdasarkan data yang valid dan terbarukan, bukan data asal-asalan.
Ia mencontohkan pentingnya akurasi data kemiskinan sebagai dasar intervensi yang tepat sasaran.
“Hentikan trik mengaku miskin hanya untuk mendapatkan bantuan, sementara akurasi data terabaikan,”tegas Michael
Bupati Sangihe termuda ini juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan hentikan berpola pikir ego sektoral dan jadikan Musrenbang sebagai ruang sinergi lintas sektor guna menghasilkan perencanaan yang solutif dan strategis.
“Kunci keberhasilan kita adalah koordinasi yang solid dan setiap OPD paham tupoksinya, jangan ada lagi ego sektoral yang justru hanya merugikan realisasi program kerja,”tegasnya lagi
Berbagai hal yang belum maksimal terkait program dan kegiatan, turut disentil Michael, seperti halnya untuk penyusunan program kerja harus berdasarkan kajian mendalam terhadap akar masalah serta merujuk pada regulasi yang berlaku.
“Seperti saat ini masih marak pengulangan isi dokumen perencanaan dari tahun ke tahun, tanpa perubahan signifikan terhadap persoalan yang tetap berulang,”ujarnya.
Mengakhiri sambutannya, Michael turut menegaskan pentingnya integrasi Sapta Membara, atau tujuh arah kebijakan prioritas pembangunan daerah ke dalam seluruh dokumen perencanaan, seperti RENSTRA OPD, RENJA, dan RKPD.
“Sapta Membara bukan sekadar jargon, melainkan komitmen nyata yang harus menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan dan rawan bencana seperti Sangihe,”kata Michael
Berikut 7 prioritas utama yang menjadi sorotan Bupati antara lain:
- Tata kelola pemerintahan: Birokrasi yang belum efisien, rendahnya inovasi, dan digitalisasi yang belum optimal.
- Pemenuhan kebutuhan dasar:Masalah akses air bersih, listrik, pangan, dan telekomunikasi di daerah terpencil.
- Pertumbuhan ekonomi: Minimnya kajian terhadap potensi sektor unggulan seperti perikanan, perkebunan, dan UMKM.
- Peningkatan pelayanan sosial:Ketimpangan akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta tingginya angka pengangguran muda.
- Pelestarian budaya dan religius: Tantangan mempertahankan identitas lokal di tengah arus modernisasi.
- Pengelolaan sumber daya alam: Risiko bencana dan eksploitasi sumber daya yang belum berkelanjutan.
- Pemberdayaan generasi muda: Bonus demografi yang belum dimanfaatkan secara optimal.
{Verry Bawoleh}
.
