Talaud, KOMENTAR.ID
Sikap Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, yang mengedepankan persatuan dan profesionalitas dalam bekerja tampaknya belum sepenuhnya dipahami oleh beberapa pihak. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pernyataan Ketua Dewan Adat Borju, yang dinilai tidak selaras dengan pesan gubernur untuk menanggalkan kepentingan politik dan berfokus pada kerja nyata membangun daerah.
Sejak dilantik, Gubernur Yulius Selvanus telah berulang kali menegaskan bahwa politik telah usai. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan bahwa tidak boleh ada kubu-kubuan, tarik-menarik jabatan, atau aksi saling menjatuhkan hanya karena perbedaan pandangan pada masa pemilihan. Namun, di Kabupaten Kepulauan Talaud, gelagat berbeda justru terlihat.
Polemik mencuat ketika Ketua Presidium Masyarakat Adat Talaud, Kristian Bastian Aesong, gencar menekan Gubernur Sulut agar mencopot Penjabat (Pj) Bupati Talaud, Dr. Fransiskus Manumpil, S.Pi, M.Sc. Padahal, Manumpil sendiri adalah ASN berprestasi yang mendapat kepercayaan langsung dari Gubernur Sulut untuk mengemban tugas menjaga stabilitas di daerah perbatasan.
Menariknya, ketika desakan tersebut semakin menguat dan mengarah pada serangan pribadi, muncul kelompok lain yang mengatasnamakan Dewan Adat Talaud untuk membela kepemimpinan Manumpil. Namun, alih-alih meredam situasi, Ketua Dewan Adat Borju justru mengeluarkan pernyataan yang terkesan meremehkan dan ingin memisahkan peran adat dari koordinasi dengan pemerintah daerah.
Sikap tersebut langsung menuai kritik di kalangan masyarakat Talaud. Sejumlah netizen bahkan menilai bahwa Ketua Dewan Adat Borju justru memperkeruh suasana dengan menentang koordinasi yang harmonis antara adat, pemerintah, dan masyarakat.
“Siap Pak Dewan Adat Borju, kami lebih damai mendengar pernyataan Dewan Adat yang membawa keharmonisan dan koordinasi antara agama, pemerintah, dan masyarakat. Sudah menjadi keharusan. Dan provokasi itu bermula dari kamu,” tulis salah satu netizen Talaud di kolom komentar media sosial.
Di sisi lain, Dr. Fransiskus Manumpil tetap tenang menghadapi tekanan. Ia menegaskan bahwa tugasnya adalah menjalankan amanah Gubernur Sulut untuk menjaga kestabilan daerah dan memastikan roda pemerintahan berjalan profesional.
“Saya fokus pada arahan Gubernur. Baik sebagai ASN Pemprov di bawah komando Pak Gubernur, saya dituntut berlari dan bekerja profesional. Sebagai Pj. Bupati Talaud, tentu saya selalu berkonsultasi dengan Gubernur Sulut bagaimana menjaga kestabilan daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi disela-sela kesibukan saat rapat dengan pak Gubernur Sulut di Pemprov.
Ia juga menambahkan bahwa segala dinamika yang terjadi di Talaud telah diketahui oleh Gubernur, dengan data dan fakta yang telah dikumpulkan secara menyeluruh.
“Namun, saya berusaha tidak menyalahkan mereka yang mengkritik. Karena dalam lubuk hati saya, mereka adalah masyarakat saya. Yang mungkin belum dalam memahami persoalan yang ada. Saya harus banyak belajar dari Gubernur untuk menjadi pemimpin yang bijak. Saya fokus menjadi pemimpin yang benar, baik dari sisi sikap, kepatuhan terhadap pemimpin, dan menjalankan roda pemerintahan sesuai regulasi yang ada,” tuturnya dengan nada lembut.
Pernyataan Pj. Bupati Talaud ini justru memperlihatkan bahwa ketegasan tidak harus dibalas dengan konfrontasi, melainkan dengan profesionalisme dan kesabaran.
Namun, yang menjadi pertanyaan publik, apakah Ketua Dewan Adat Borju akan terus bersikap konfrontatif dan berlawanan dengan semangat persatuan yang digaungkan oleh Gubernur Sulut? Jika benar bahwa Dewan Adat seharusnya menjadi penjaga harmoni dan bukan alat politik, maka seharusnya mereka berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir pihak yang ingin mengacaukan stabilitas daerah.
Gubernur Sulut sudah menegaskan, kepemimpinannya akan berjalan di atas jalur profesionalisme. Dan bagi mereka yang masih ingin bermain politik pasca-pemilihan, tampaknya, angin perubahan tidak akan berpihak pada mereka.
