Minut, KOMENTAR.ID
Apes dialami ratusan karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Betapa tidak, mencuat kabar jika 8 bulan hak mereka belum dibayarkan oleh PDAM.
Hal ini terungkap saat hearing Direksi PDAM dan Komisi III DPRD perihal keluhan sejumlah karyawan.
“Kita sudah laksanakan kewajiban, sekarang mana hak kami yang sudah delapan bulan tak kunjung ada kejelasan?” tanya perwakilan karyawan Yohanis Kodoati, saat hearing, Senin (16/01/2023).
Menurutnya, setiap karyawan sudah melaksanakan tanggungjawab secara maksimal, namun Direksi tak kunjung memberi jaminan terhadap hak serta nasib mereka.
“Bahkan, kami merasa terancam ketika hendak mempertanyakan hak kami. Katanya kami akan dipecat,” ungkapnya.
Diungkapkannya lagi, akibat tak kunjung dibayarkannya hak mereka, ia mengaku beragam persoalan muncul di dalam rumah tangga sejumlah karyawan.
“Intinya, hari ini kami hanya mau minta mana hak kami. Tidak lebih dari itu,” tegasnya.
Menyikapi hal ini, Direktur Utama PDAM Minahasa Utara, Roland Maringka SSos, berjanji akan segera menuntaskan persoalan tersebut.
“Memang ini bukanlah persoalan mudah apalagi jumlah pemasukan kita tidak sebanding dengan pengeluaran. Namun, kita akan tetap berupaya carikan solusi untuk persoalan ini,” janji Maringka.
Di satu sisi, ia juga menuntut etos kerja para karyawan guna mendongkrak pendapatan PDAM.
“Gimana kita bisa berkembang kalau kemudian banyak hanya duduk diam menunggu hingga tanggal gajian,” ujarnya.
Menurut dia, masih ada solusi yang bisa dilakukan dalam menuntaskan masalah tunggakan gaji.
“Di wilayah Kalawat PDAM punya piutang kurang lebih tiga setengah miliar. Di wilayah Airmadidi lebih besar lagi yakni lima setengah miliar,” urainya.
Apabila piutang ini tertagih, sambung dia, maka dipastikan tunggakan gaji akan langsung terbayar.
“Kemudian, PDAM juga masih punya kurang lebih enam miliar sisa dari uang tersebut. Catatannya ialah asalkan piutang itu tertagih,” kuncinya.
[***/ein]
