Tipikor Rp2.1 Miliar TA 2020. Kadis Pangan Minut Kembali (lagi) Duduk Kursi Mejahijau

0
Mantan Kadis Pangan Minut, saat diambil janjinya dalam sidang, Kamis (19/01/2023) PN Manado. (Foto : SerlyT)

Manado, KOMENTAR. ID

Mantan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara, JNM alias Johana. Yang terpidana atas Tipikor Dana Pandemi Covid-19 , masih WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) di Rutan Malendeng ini kembali harus duduk kursi pesakitan mejahijau, disidangkan, atas kasus dugaan korupsi kegiatan Perjalanan Dinas, Belanja Barang dan Jasa Berupa Empat Program/Kegiatan dan Belanja Alat Tulis Kantor pada Dinas Pangan Kabupaten Minut (Minahasa Utara) TA (Tahun Anggaran) 2020.

Bukan hanya ia saja, SE alias Sutrisno selaku Direktur CV Dewi, yang juga sementara menjalani terpidana kasus Dana Pandemik Covid-19 ikut terseret sebagai penyedia barang/jasa.

Dalam sidang, Kamis (19/01/2023), dengan agenda saling bersaksi satu dengan yang lainnya. Dihadapan Majelis Hakim Relly Behuku SH MH, dkk, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rilke Rabeta SH.

Johana dalam keterangannya,  ada pencairan keuangan tapi tidak didukung oleh kegiatan (fiktif). Pencairan dana, diantaranya pengadaan
ATK,  dilaksanakan pihak ketiga,  CV Anugrah Mulia Abadi. Tapi nyatanya  tidak ada kegiatan

Bimtek SP2D, 4 kegiatan untuk sosialisasi, bimtek pangan, makan minum, snack, sejumlah Rp. 1.2 M.
Yang pengadaan diatas Rp.200 juta yang seharusnya ditenderkan, hanya dilakukan secara PL (Pengadaan Langsung) dan penunjukan langsung terhadap pihak ketiga, penyedia barang/jasa.

“4 kegiatan langsung, dilaksanakan di desa 10 kecamatan, untuk pihak ketiga memang ditunjuk langsung. Kegiatan kegiatan itu sebelumnya sudah disampaikan oleh sekertaris dinas pada saya, nanti kemudian dilaporkan ke saya,” Ucap Johana, jika keseluruhan kegiatan sudah dipercayakan kepada Sekertaris Dinas Pangan Alm. Agustin Tiwow, yang faktanya tidak dilaksanakan.

PINJAM BENDERA PERUSAHAAN

Terkait penunjukan langsung pihak ketiga, CV Dewi. Hanya dipinjam bendera perusahaan,  hanya mengetahui ketika pencairan, uang pencairan ibarat hanya transit saja di rekening pihak ketiga. Kontrak juga tidak ada, karena tidak pernah diperlihatkan pada saksi Sutrisno (pihak ketiga). Johana pun tidak dapat menunjukkan bukti pihak ketiga atas ditunjuk langsung.

Bahkan tanda tangan dan cap perusahaan pihak ketiga di SPK dalam pertanggungjawaban, telah dibantah saksi Sutrisno jika ia tidak menandatanganinya.

“Kegiatan PL, pihak ketiga menyiapkan admistrasi, saya menunjuk nya di tahun 2017, jika ada kegiatan hanya lewat telpon. Saya tidak tahu dalan hal ini, itu Cap dan tandatangan Sutrisno di SPK , saat tanda tangan SPM, sudah satu paket dengan SPK. Semua yang buat sekertaris, dia juga yang mengecek semua kegiatan kegiatan. SPK tersebut dibawa oleh sekertaris pada saya, baik dikantor maupun ke rumah, karena waktu itu lagi pandemik covid, ” Ujar terdakwa yang melekat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Kadis kala itu.

“Jika hanya pinjam bendera perusahaan, itupun ada aturannya, dibuat dihadapan notaris, ” singkat Ketua Majelis Behuku. Yang Johana pun tidak dapat menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim atas pernyataan Johana, pinjam bendera perusahan.

“Iya saya bertanggungjawab, terhadap pencairan, dan membenarkan semua keterangan dalam BAP, ” tutup Johana yang didampingi PH, Paul Manusu, Glendy Lumingkewas, saat menjawab pertanyaan JPU.

Dalam dakwaan JPU, Perbuatan para terdakwa, tidak sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak melakukannya pengawasan dan pengendalian secara optimal.

Dimana Johana selaku Kadis Pangan, di Desa Laikit Dusun 2 , Kecamatan Minut – Airmadidi, Bank Sulutgo cabang Airmadidi bersama sama Sutrisno Direktur CV Dewi untuk melaksanakan 19 kegiatan pengadaan ATK, cetak Baliho, penggandaan (fotocopi dan jilid buku), makan minum (snack) sebesar Rp. 1.289.612.531,00 (tidak termasuk pajak). 19 SPK sejumlah tersebut diatas tidak dikerjakan pihak ketiga, CV Dewi.

Pihak penyedia barang/jasa tidak mengerjakan pekerjaan, akan tetapi terdakwa Sutrisno selaku Direktur, melakukan penarikan uang di Bank Sulutgo, bersama sama Johana serta Alm. Agustin Tiwow selaku sekertaris Dinas Pangan TA. 2020.

Johana guna untuk pencairan keuangan atas pengadaan ATK, telah menunjuk CV Anugerah Mulia Abadi sebagai penyedia barang/jasa untuk pengadaan ATK Triwulan IV, sejumlah Rp. 125.087.064,00 padahal CV Anugerah Mulia Abadi tidak melaksanakan pekerjaan itu.

Johana bersama sama Sekertaris Dinas pun melakukan pemindahbukuan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pangan, atas dana perjalanan Dinas dalam daerah, biaya transportasi, akomodasi peserta sebesar Rp744. 600.000,00. Selanjutnya dari dana itu kembali dipindah-bukukan ke rekening Alm Agustin Tiwow, dengan rincian untuk dana perjalanan Dinas Rp14.700.000, – dan biaya transportasi, akomodasi peserta Rp. 631.500.000,- yang kegiatan tersebut tidak dilaksanakan (fiktif). Perbuatan para terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.159.299.599,-

(Serly)