Anggota Fraksi Gerindra Mona Kloer (kiri), Legislator Perindo Robert Laoh Tambuwun. Foto: Kolase KID.
Manado, KOMENTAR.ID —
Polemik materi draf perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD-P) Kota Manado Tahun Anggaran (TA) membuat DPRD terbelah dalam dua persepsi. Sebagian mengkhawatirkan titipan banyak ‘setan’ di tubuh APBD-P. Itu tampak dalam postingan personil Fraksi Gerindra Mona Kloer, di laman Facebooknya, pada Jumat (16/10).
Status yang belakang viral di sejumlah grup itu memuat penegasan fungsi penganggaran (budgeting) anggota dewan. Berikut postingan Mona Kloer;
KAMI BIARKAN MULUT MULUT TITIPAN TUAN DAN PUAN MENGATASNAMAKAN MASYARAKAT MENGGIRING OPINI SESAT.
HARI INI KAMI HARUS MELURUSKAN OPINI OPINI TAK BERTUAN, BAHWA :
1. DPRD PUNYA HAK BUDGETING, KAMI BERHAK MENILAI, MEREVISI, MEMASTIKAN ANGGARAN TIDAK DIMAKAN SETAN.
2. KAMI PRIHATIN BANYAK OKNUM YANG SENGAJA BERMAIN DAN MENGKERDILKAN LEMBAGA DPRD, SEOLAH OLAH PEDULI TAPI HANYA BERKEDOK ATAS NAMA MASYARAKAT. MASYARAKAT YANG MANA? MASYARAKAT SETINGAN? MASYARAKAT BACKINGAN? ATAU MASYARAKAT YANG DALAM TEKANAN?
3. KAMI, DPRD MENOLAK LUPA UNTUK SETIAP KOMITMEN YANG DIBANGUN ATAS DASAR KEBERSAMAAN TAPI PADA AKHIRINYA KAMI DISESATKAN, HAK KAMI DIABAIKAN, ASPIRASI MASYARAKAT YANG TERTUANG HANYA SEBATAS DALAM ANGAN ANGAN.
4. JANGAN HANYA ASAL BAPAK SENANG, BANYAK TOPENG TOPENG DATANG BERGEROMBOLAN BERTINDAK BAK PAHLAWAN KESIANGAN, PADAHAL MENUTUP MATA UTK BEGITU BANYAK FAKTA DI LAPANGAN.
5. MASYARAKAT TIDAK MUDAH DIBODOHI. MASYARAKAT YG BUKAN BAGIAN DALAM EUFORIA PESTA PASTI SADAR DAN TAHU PERSIS BAHWA WAKTU TERBUANG SIA SIA DEMI SEBUAH EGO DAN PEMBENARAN.
6. MASYARAKAT JANGAN MAU DIHASUT DAN DIADUDOMBA KETIKA KAMI DPRD SEDANG BERJUANG, MENJAMIN PERUT DAN HAJAT HIDUP YANG SARAT PRAKTEK KEJI.
7. LEMBAGA DPRD DALAM SETIAP AGENDA SELALU BERDIRI DIATAS PEDOMAN PERUNDANG UNDANGAN. KAMI TIDAK TERMAKAN BUJUK RAYU, KARENA CUKUP TAHU.
8. SAATNYA MASYARAKAT BUKA MATA LEBAR LEBAR, KENAPA HAJAT HIDUP KALIAN BELUM DIPENUHI SECARA MANUSIAWI? ITU KARENA EGO, PERANAN DPRD SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAH TIDAK DIINDAHKAN KETIKA KETOK PALU ITU ADA. KAMI TIDAK TAHU TERJADI PENAMBAHAN UTK HAL HAL YG TIDAK MENDESAK, KARENANYA HAJAT HIDUP MASYARAKAT TERSANDERA.
9. DI WAKTU YANG SUDAH DALUARSA INI, SEKALI LAGI BUKAN SALAH KAMI. EKSEKUTIV JANGAN BERKELIT. LAGU LAMA JANGAN DIPUTAR LAGI. PEMBERKASAN SELALU TIDAK TEPAT WAKTU, KOMUNIKASI DAN KOORDINASI TIDAK ADA. Kemudian menuntut kami harus cepat bertindak?
10. TIDAK ADA PEMBAHASAN ADALAH HAK BUDGETING KAMI. KAMI MELEPAS SEMUA EGO, SEMUA ATURAN KARENA DIATAS SEMUA ITU ADA HAL KEMANUSIAAN, TAPI APAKAH JANJI EKSEKUTIV SUDAH DIPENUHI?
11. DANA PEN BISA UNTUK INDUK 2021 (DENGAN ACUAN YANG JELAS)
LALU APA YANG DITUNGGU?
BERKAS BISA DIREVISI.
APA YANG DITUNGGU?
MASIH MAU MENYALAHKAN DPRD???
Menanggapi postingan yang mengkhawatirkan fenomena setan anggaran itu, legislator Perindo Robert Laoh Tambuwun meminta Mona untuk memperjelas ke publik.
“Kalau khawatir ada setan, setan itu siapa? Setan itu kerjanya bagaimana? Semua APBD dan APBD-P di Republik ini ada potensi penyimpangan. Itulah fungsi kita di DPRD untuk mengkritisi, mengawasi dan mengevaluasi,” tutur Tambuwun, kepada KOMENTAR.ID, Sabtu (17/10) via ponsel.
Lanjut Tambuwun, kekhawatiran wakil rakyat tidak harus diselesaikan dengan penolakan pembahasan. “Justru kekhawatiran itu merangsang kinerja DPRD untuk melanjutkan pembahasan. Bukan membuat tersendat atau menolak tanpa alasan yang normatif. Karena di sana ada kepentingan rakyat yang sifatnya mendesak. Apalagi kita di pusaran pandemi,” jelas Tambuwun. (*)
