Tak Gentar, Kubu PAHAM Siapkan Banyak Bukti dan Berani Jawab Tantangan Puluhan Pengacara

0
282

Pengacara muda Firman Mustika SH MH saat berada di MK. Foto: Istimewa

Jakarta, KOMENTAR.ID

Gugatan perkara Pilkada Manado tahun 2020 yang diajukan paslon Paula Runtuwene dan Harley Mangindaan (PAHAM), akhirnya diregistrasi Mahkamah Konstitusi (MK).

Kubu PAHAM yakin dengan semua bukti yang dikantongi untuk dibeber di MK. Kuasa Hukum PAHAM Firman Mustika SH MH menyampaikan, pihaknya tak pernah gentar sekalipun pihak terkait menyiapkan puluhan pengacara. Tim Kuasa Hukum Paham tentu memasang target yang pastinya seperti adagium actori in cumbit probatio, yaitu siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.

“Sebagai PH kami mampu dan dapat buktikan semua yang terjadi dari sebelum pemilihan, proses sampai dengan Hari H, seluruh alat bukti, saksi dan sebagainya lengkap dan optimis dapat diterima seluruhnya permohonan ini oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,” tegas pengacara muda itu.

Firman merupakan pengacara dalam tim kuasa PAHAM yang terdiri dari Stenly TM Lontoh SH, Percy Lontoh SH, Felix Paul Manusu SH, Imanuel A Rariwu SH, Gelendy Lumingkewas SH MH dan Eden Tumiwa SH.

Sebagaimana terungkap dalam data yang dirilis pada website resmi MK, perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Kota Manado ini tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan nomor 114/PHP.KOT-XIX/2021, pada Senin (18/1/2021). Artinya, perkara yang diajukan PAHAM tetap berlanjut ke tahapan berikutnya.

Dikutip dari situs resmi MK, perkara yang tercatat dalam e-BRPK selanjutnya akan melalui proses pemberitahuan sidang pertama dan disampaikan pada 18-20 Januari 2021.

Adapun sidang pemeriksaan pendahuluan akan digelar selama empat hari kerja sejak 26 Januari 2021. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon, dan pengucapan ketetapan sebagai pihak terkait.

Tahap selanjutnya adalah penyampaian jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan keterangan Pihak Terkait, serta pemeriksaan dan pengesahan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, dalam pemeriksaan persidangan yang dijadwalkan berlangsung 1 sampai 9 Februari 2021.

Berikutnya akan dilakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang akan membahas perkara dan pengambilan putusan ketetapan. Agenda ini akan dilaksanakan pada 1 hingga 11 Februari 2021. Adapun Sidang Pleno Pengucapan Putusan akan dilaksanakan pada 15-16 Februari 2021.

Jika perkara PAHAM pada RPH diputuskan diterima, MK akan menggelar Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan, pada 19 Februari hingga 5 Maret 2021. Dalam sidang kali ini, akan didengar keterangan saksi maupun saksi ahli, serta pemeriksaan dan pengesahan alat bukti tambahan.

Agenda berikutnya adalah Rapat Permusyawaratan Hakim untuk membahas perkara dan pengambilan putusan. RPH ini akan dilaksanakan pada 8-18 Maret 2021. Dan pada akhirnya akan dilaksanakan sidang pleno pembacaan putusan atau ketetapan, pada 19-24 Maret 2021. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here