Sakiti Hati MEP, JAK Tuai Murka 20 Organisasi Perempuan

0
253



Manado, KOMENTAR.ID

Insiden yang melibatkan Anggota DPRD Sulut James Arthur (JAK) Kojongian rupanya berbuntut panjang. Akibat menyeret isteri menggunakan kendaraan roda empat, yang terjadi di Ruas Jalan Kota Tomohon pada 24 Januari silam.

Tidak tanggung-tanggung, 20 Organisasi Perempuan dan Anak yang ada di Sulut memberikan tanggapan keras dengan kejadian tidak manusiawi tersebut, sebab dinilai telah meresahkan masyarakat, sekaligus juga menciptakan persepsi negatif berkaitan dengan konstruksi Sosial dan Budaya terhadap posisi perempuan.

Diungkapkan Ketua Yayasan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (YAPPA) Sulut, Dra Joice Worotikan, peristiwa ini sungguh sangat memalukan dan mencoreng citra Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Sulawesi Utara ini. Apalagi kata dia, terjadi di ranah publik dan melibatkan salah-satu pimpinan DPRD.

‘Sikap JAK sebagai pejabat di lembaga terhormat, seharusnya menjadi panutan perilaku moral dan beretika. Kejadian ini telah menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Sulut,” kata Joice yang pada kesempatan itu didampingi Ketua LPA Sulut Jull Takaliuang, Swara Parangpuan Sulut, Vivi George, Ketua PERUATI Suluttenggo – Ruth Ketsia dan Ketua Terung ne Lumimuut Sulut Marhaeni Mawuntu usai mendatangi Badan Kehormatan DPRD Sulut Sabtu (1/2/2021).

Menurutnya, untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka GPS yang terdiri dari lembaga-lembaga yang concern terhadap isu perempuan dan anak, serta organisasi-organisasi berbasis agama, dan komunitas-komunitas pendukung lainnya menuntut agar Saudara James Arthur Kojongian segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulut

Berikut sejumlah desakan GPS:

1. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk segera mengambil langkah tegas dengan memberhentikan James Arthur Kojongian (JAK) dari jabatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2. Partai Golongan Karya (GOLKAR) melalui Dewan Pengurus Daerah Partai GOLKAR SULUT dan kepada Dewan Pengurus Pusat Partai GOLKAR mengambil keputusan untuk segera memberhentikan James Arthur Kojongian dari jabatan kepengurusan Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Utara (tidak hanya “menonaktifkannya”).

3.Aparat Penegak Hukum untuk memberikan jaminan perlindungan dan keadilan bagi korban sebagai wujud pemenuhan Hak Asasi Perempuan dan anak sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Negara dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Aparat Penegak Hukum diharapkan lebih proaktif dan menindak tegas proses hukum para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan seksual dan KDRT.

4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengaktifkan layanan on call pengaduan bagi para korban yang mengalami kekerasan tersebut dan meningkatkan layanan Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA).

5. Lembaga-lembaga keagamaan dan keumatan, agar memaksimalkan tindakan preventif terhadap terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui program-program edukasi yang terencana dan berkelanjutan. Lembaga-lembaga tersebut juga diharapkan terlibat aktif dalam menyuarakan dengan lantang mencegah terjadinya kekerasan, menyediakan sarana dan prasarana melalui layanan pengaduan (hotline service) serta pendampingan kerohanian (pelayanan pastoral) yang intens kepada umatnya yang mengalami kekerasan.

6. Setiap keluarga melindungi dan mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

7. Perempuan harus berani melawan, bersuara, dan melaporkan praktek kekerasan yang terjadi di rumah (ranah domestik) maupun di ranah publik.

8. Media masa agar dalam pemberitaannya terkait kekerasan mengedepankan kode etik jurnalistik pemberitaan dengan perspektif perempuan dan anak.

9.Masyarakat tidak menjadikan media sosial sebagai sarana perundungan (bullying), penghakiman sepihak kepada perempuan dan anak sebagai korban.

10. Semua pihak, perempuan dan laki-laki, bersatu melakukan aksi ‘Stop Kekerasan kepada Perempuan dan Anak dalam segala bentuk.

GPS berharap pernyataan dan sikap ini segera mendapat respon positif dan tindak lanjut yang tegas.

”Kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, DPD Partai GOLKAR SULUT, dan DPP Partai GOLKAR, Aparat Penegak Hukum terkait, lembaga-lembaga keagamaan, serta masyarakat Sulawesi Utara, atas perhatian dan dukungan,” tutup Joice.

Berikut 20 Organisasi yang menyatakan sikap:

1. Yayasan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (YAPPA) SULUT
2. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) SULUT
3. Asosiasi Pastoral Indonesia (API) Wilayah XI
4. Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (PERUATI) SULUTTENGGO
5. Swara Parangpuan SULUT
6. Yayasan Pelita Kasih Abadi (PEKA) SULUT
7. Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak “Terung Ne Lumimuut” SULUT
8. Pusat Studi Gender Universitas Negeri Manado (UNIMA)
9. Yayasan Suara Nurani Minaesa
10. Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Cabang Metro
Manado
11. Persekutuan Perempuan Adat Nusantara AMAN (PEREMPUAN AMAN)
12. Aliansi Masyarkat Adat Nusantara (AMAN), wilayah SULUT
13. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado
14. Persekutuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) SULUT
15. Gerakan Siswa Kristen Indonesia (GKSI) SULUT
16. Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur (PUKKAT)
17. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) SULUT
18. Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Manado
19. Gerakan Cinta Damai Sulawesi Utara (GCDS)
20. Pusat Kajian Perempuan LPPM Unsrat Manado

***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here