Polemik Tunggakan Gaji PDAM Minut, Dirut: Walau Saat Ini Pendapatan Kecil, Gaji Tetap Kita Bayar

0
Pantauan lapangan terus dilakukan Dirut PDAM Minut, Roland Maringka guna meningkatkan layanan ke masyarakat.

Minut, KOMENTAR.ID

Tunggakan gaji karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Minahasa Utara (Minut), belakangan terus dipersoalkan. Bahkan, masalah ini terus menggelinding hingga ke DPRD dalam hal ini Komisi III.

Direktur Utama (Dirut) PDAM Minut, Roland Maringka S.Sos, saat dikonfirmasi, tidak menampik hal tersebut.

“Bukan nanti hari ini ada masalah. Sejak saya dipercaya sebagai pimpinan PDAM Februari 2022 lalu, perusahaan ini memang sudah sakit. Bahkan, bisa dibilang kronis, dari evaluasi Kinerja BPKP, Tahun Buku 2021 PDAM Minut Sakit,” kata Maringka, Selasa (24/01/2023).

Meski demikian, ia mengaku bukan berarti hingga menapaki hampir setahun kepemimpinannya, tidak ada terobosan yang dilakukannya.

“Memang kalau dibandingkan pendapatan tiga Dirut terdahulu, jelas di periode kepemimpinan saya merupakan angka terendah. Namun, penting untuk dicatat bahwa walaupun pendapatan PDAM saat ini lebih kecil, kita sudah bisa bayar gaji karyawan,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi ini justru berbanding terbalik dengan situasi terdahulu dimana pendapatan di era direksi yang lama menyentuh angka Rp600-an juta per bulan namun pembayaran gaji karyawan menunggak.

“Dan masalah itulah yang terbawa-bawa sampai hari ini di mana saya dipaksa berpikir keras untuk menuntaskan penyakit turunan itu (akumulasi tunggakan gaji) dalam kondisi pendapatan yang telah merosot tinggal kurang lebih empat ratusan juta per bulan,” sebutnya.

Beruntung, sambung dia, dalam kondisi sulit itu beberapa dari terobosan yang dibuat, menuai hasil cukup baik.

“Pertama, kita bikin pembenahan tata kelola administrasi keuangan menggunakan sistem digitalisasi bekerja sama dengan bank BRI, dan hasilnya pun mulai terlihat lewat pembayaran gaji,” ungkapnya.

Kemudian, pihaknya juga melakukan rolling pegawai baik di bidang administrasi maupun di lapangan atau Unit.

“Kebijakan ini juga terbilang berhasil di mana terdapat beberapa praktek penagihan ilegal serta sambungan liar terungkap. Hasilnya, kebocoran pada pendapatan mulai bisa ditambal walau belum sepenuhnya,” bebernya sembari menambahkan, saat ini juga pihaknya sedang menggarap kemitraan dengan bank SulutGo perihal aplikasi M-Toch.

“Nah, nanti dengan bank SulutGo kita akan buat kerjasama yang mana pelanggan bisa langsung bayar tagihan air hanya lewat aplikasi, tak perlu lagi ke Kantor Unit,” terangnya.

Menurut dia, dengan diperkuatnya tata kelola keuangan dengan melibatkan pihak perbankan, maka arus perputaran keuangan PDAM akan makin mudah dipantau.

“Termasuk indikasi kebocoran pada pendapatan akan lebih mudah terbaca,” sebutnya.

Sayangnya, sambung dia, kebijakan yang diambilnya ini justru disinyalir membuat sejumlah oknum karyawan yang selama ini kerap nyaman dengan main belakang.

“Karena terusik pendapatan ilegal mereka mulai hilang, maka dibuatlah skenario terzalimi lewat tunggakan gaji,” simpulnya.

“Kenapa nanti sekarang protes? Sebelum-sebelumnya waktu gaji menunggak, mereka yang protes sekarang ini pada ke mana? Ini patut dicurigai, jangan-jangan kemarin-kemarin kenyang di luar,” sindirnya.

“Saya punya beberapa bukti di mana terdapat beberapa tagihan yang harusnya masuk kas perusahaan, tapi mengalir ke kantong pribadi,” tambahnya.

Berkaca dari capaian yang telah dibuat, ia berjanji akan terus berupaya berbenah hingga PDAM bisa semakin menuju kepada pemulihan.

“Nah, per 1 Januari 2023 ini, saya atas usulan Dewan Pengawas PDAM telah membuat kebijakan dengan merevisi struktur di PDAM di mana jabatan-jabatan yang tidak lagi produktif, langsung di alih fungsikan,” bebernya lagi.

Lanjutnya, salah satu kebijakan adalah menghilangkan jabatan Sekretaris, dan memunculkan jabatan Tim Penurunan Non Revenue Water (NRW) yang berfungsi untuk menurunkan tingkat kehilangan air.

“Kebijakan ini atas dasar pertimbangan bahwa PDAM Minut masih tergolong kategori perusahaan kecil sehingga jabatan itu (Sekretaris) dihilangkan. Intinya, kita coba maksimalkan SDM yang guna memulihkan kondisi PDAM,” kuncinya.

Sekadar diketahui, tunggakan 8 bulan gaji karyawan yang terus-teruskan dipersoalkan oleh oknum karyawan kini secara perlahan mulai teratasi.

Pembayaran gaji mulai akan dilakukan dalam satu tanggal setiap bulannya dan dalam waktu dekat PDAM akan makin intens menerapkan layanan kemasyarakatan.

[***/ein]