Tahuna, KOMENTAR.ID
Terkait sanggahan tentang mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh 3 orang pegawai non ASN, yang ditindak lanjuti surat BKN ke Pemkab Sangihe, tanggal 3 Februari 2025, sudah langsung dibalas Pemkab Kepulauan Sangihe tanggal 6 Februari 2025.
Isu PPPK ini sempat merebak ditengah masyarakat maupun lewat media sosial.
Menurut Penjabat Bupati Albert Huppy Wounde, hal ini telah diproses secara resmi karena memang prosedurnya harus seperti itu. Bahkan tindak lanjutnya juga akan dijelaskan secara teknis di rapat dengar pendapat DPRD Sangihe, Senin (10/02/2025) esok.
“Kita bekerja di pemerintahan maka berbagai aturan serta tata laksana menuntut kita untuk bekerja secara profesional, dan surat itu telah kami jawab, dan akan ditindak lanjuti dengan penjelasan teknis pada hearing DPRD Sangihe. Sekali lagi, kita bekerja sesuai aturan dan selalu berkoordinasi dengan Kementerian Pan RB dan BKN serta Kemendagri, kebetulan teman-teman saya ada di sana jadi komunikasi dan koordinasi menjadi lebih mudah.”kata Albert
Menurut Albert, yang terpenting sekarang ia tetap konsisten berjuang untuk para THL agar mereka tidak kehilangan kesempatan untuk diakomodir menjadi PPPK.
“Yang terakhir kami juga telah menindak lanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor Sifat : B/5993 M.SM.01.00/2024 Tanggal 12 Desember 2024, Hal : Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN dengan mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 800.1.13.2/40/15a, Perihal Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Non ASN, yang menjelaskan juga bahwa Non ASN yang belum terakomodir sebelumnya menjadi PPPK, dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu dan penganggarannya disediakan.”jelas Albert.
Meski tak lama lagi akan mengakhiri masa tugasnya sebagai orang nomor satu di Tanah Tampungang Lawo, pria yang juga menjabat Kepala Biro Hukum Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), juga bertekad akan terus memperjuangkan THL menjadi PPPK
“Kalau secara data cuma 712 yang memenuhi formasi, tapi saya akan berjuang untuk 1633 THL agar bisa diangkat semua. Sekiranya ada yang dirugikan silahkan melalui jalur hukum, jangan membuat kegaduhan di medsos yang menghambat perjuangan ini, seakan-akan mau jadi pahlawan malah merusak perjuangan.”tegas Albert.
Sementara itu adanya isu liar seputar PPPK, justru sangat disayangkan Sekretaris Daerah Sangihe, Melanchton Harry Wolff. Menurut Melanchton, Penjabat Bupati Albert Huppy Wounde sangat peduli dan tidak kenal lelah memperjuangkan secara totalitas PPPK Sangihe
“Seharusnya kita yang malu terhadap perjuangan Pj Bupati Bapak Albert Huppy Wounde yang tidak kenal lelah dan tidak ada hubungan apapun dengan para THL, tetapi berjuang secara totalitas untuk mengangkat tingkat kehidupan THL tanpa harapan balasan.”ujar Melanchton.
{Verry Bawoleh}
