Bitung, KOMENTAR.ID
Fantastis! Mungkin itu kata yang tepat untuk menggambarkan anggaran pelantikan Wali Kota Hengky Honandar dan Wakil Walikota Randito Maringka (HH-RM) di Jakarta, 25 Februari lalu.
Diketahui, anggaran yang tergerus kala itu menyentuh angka setengah miliar. Tentu ini jadi ironis lantaran dilakukan saat Presiden Prabowo sedang gencar-gencarnya mengimbau seluruh kepala Daerah melakukan efisiensi anggaran termasuk perjalanan dinas.
Kenyataannya, sekelompok ASN Pemkot Bitung justru berjamaah menghadiri pelantikan dengan menggunakan biaya ditanggungkan ke APBD. Imbasnya, anggaran pelantikan pun membengkak.
Terhadap hal ini, Aktivis Robby Supit, dengan tegas menyuarakan agar anggaran pelantikan tersebut diaudit.
“Kita perlu tahu apakah yang berangkat ke Jakarta itu benar-benar pejabat dan ASN sesuai tugas pokok dan fungsi mereka, atau justru anggota Tim Garuda, tim pemenangan HH-RM yang berasal dari jalur PNS?” ujar Supit.
Menurut dia, Jika benar dana APBD digunakan untuk membiayai perjalanan tim sukses, ini bukan hanya pelanggaran moral, tapi juga bisa mengarah ke penyalahgunaan wewenang.
“Maka dari itu saya mendesak DPRD Kota Bitung, BPK, dan aparat penegak hukum untuk turun tangan mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran ini,” tegasnya lagi.
Dikatakannya lagi, jangan biarkan kasus ini tenggelam begitu saja. Masyarakat harus tahu bagaimana uang daerah dipakai. Jangan sampai birokrasi justru berubah menjadi alat bagi kepentingan politik segelintir orang.
“Jika Pemkot Bitung tidak segera memberikan penjelasan yang masuk akal, maka ini bukti bahwa pemerintahan HH-RM sejak awal sudah dimulai dengan kebijakan yang menyimpang!” tutupnya.
[VM]
