PKB GMIM Harus Berbenah Total — Jangan Campur Pelayanan dengan Politik Kepentingan
MANADO — Perayaan HUT ke-63 Pria Kaum Bapa (PKB) GMIM yang semestinya menjadi ajang sukacita rohani dan persaudaraan pelayanan justru meninggalkan jejak kekecewaan mendalam.
Polemik tajam soal hasil lomba paduan suara PKB memunculkan pertanyaan serius: masihkah kompetisi musik gereja dijalankan dengan semangat pelayanan, atau telah digeser oleh kepentingan kelompok dan figur tertentu?
Kekecewaan para peserta bukan hanya karena kalah, tetapi karena rasa keadilan yang terciderai. Sejumlah pelatih dan penyanyi menilai penilaian juri tidak transparan, bahkan beberapa juri disebut tidak memiliki kompetensi di bidang yang mereka nilai.
Ironisnya, di beberapa kategori, juri sekaligus adalah pelatih aktif jemaat peserta yang justru keluar sebagai juara.
“Kalau seperti ini, kepercayaan jemaat bisa hilang. Seni musik gereja seharusnya jadi sarana pembinaan iman, bukan ajang pengaturan hasil,” ujar salah satu pelatih senior yang kecewa berat.
Ketua Pokja Disebut Rangkap Peran, Netralitas Dipertanyakan
Sorotan tajam mengarah ke Pokja Bidang Kesenian PKB GMIM yang dinilai tidak independen. Beberapa juri dan pelatih menyebut adanya rangkap peran dan hubungan pribadi antara penilai dan peserta.
Khususnya pada kategori Big Choir Seri A, di mana jemaat yang dilatih langsung oleh Ketua Pokja Bidang Kesenian keluar sebagai juara pertama. Video penampilan mereka yang beredar di media sosial menimbulkan perdebatan luas soal standar penilaian dan kualitas pemenang.
Suara dari Lapangan: PKB AOKD Desak Pembenahan Pokja
Kritik terbuka juga datang dari Manager Paduan Suara PKB AOKD, Alfianus Boham, SH, yang mengunggah pandangannya melalui media sosial.
Dalam unggahannya yang ramai dibagikan, Alfianus menegaskan bahwa Pokja Bidang Kesenian PKB GMIM harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar berkompeten, berintegritas, dan bebas dari kepentingan politik internal.
“Pelayanan seni musik tidak boleh dicampur dengan politik gereja. Pokja harus diisi oleh orang yang punya kapasitas, pengalaman, dan hati untuk membina — bukan mengatur hasil. Kalau sistemnya tidak dibenahi, banyak pelatih dan penyanyi yang selama ini membawa nama harum GMIM akan mundur karena kecewa,” tulis Alfianus.
Unggahan itu mendapat banyak dukungan dari pelatih, penyanyi, dan jemaat lintas wilayah pelayanan, menandakan bahwa kekecewaan ini bukan kasus lokal, tetapi fenomena yang meluas di kalangan pelaku seni gerejawi GMIM.
Krisis Kepercayaan dan Seruan Reformasi Total
Banyak tokoh gereja dan pengamat musik rohani menilai bahwa masalah kali ini tak bisa diselesaikan hanya dengan revisi atau klarifikasi panitia. Reformasi total di tubuh Pokja Kesenian PKB GMIM menjadi tuntutan yang makin keras terdengar.
Transparansi dalam pemilihan juri, larangan konflik kepentingan, serta keterlibatan pelatih independen dinilai mutlak untuk memulihkan kredibilitas kegiatan PKB.
“Sudah saatnya GMIM menegakkan kembali nilai pelayanan yang sejati: tulus, jujur, dan terbuka. Jangan biarkan kegiatan rohani dicemari oleh kepentingan pribadi,” kata seorang tokoh musik gerejawi yang enggan disebutkan namanya.
Menanti Tindakan Tegas Sinode GMIM
Hingga kini, pihak panitia dan Pokja Bidang Kesenian belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kontroversi ini. Namun desakan agar BPMS GMIM turun tangan langsung semakin menguat.
Sinode diharapkan tidak menutup mata, karena persoalan ini telah menimbulkan krisis kepercayaan yang berpotensi merusak semangat pelayanan musik di seluruh jemaat GMIM.
Perayaan HUT PKB seharusnya menjadi lambang persaudaraan dalam Kristus, bukan ajang saling curiga dan berebut pengaruh.
Jika tidak segera dibenahi, lomba paduan suara yang selama ini menjadi kebanggaan warga GMIM bisa berubah menjadi simbol kegagalan moral pelayanan — ketika suara harmoni di panggung tak lagi seirama dengan keadilan di hati jemaat.
Kini jemaat menunggu:
Apakah PKB GMIM berani mendengar suara kritik yang jujur — atau memilih menutup telinga atas jeritan para pelayan yang telah memberi segalanya demi kemuliaan Tuhan?
