JAKARTA, KOMENTAR.ID
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan aspirasi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KB-PBI) kepada Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Kamis (17/9/2026).Penyampaian aspirasi tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa dan dialog yang sebelumnya dilakukan KB-PBI bersama DPRD Sulut. Aspirasi para pekerja kemudian dibawa ke tingkat pusat untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dalam pembahasan kebijakan ketenagakerjaan.Sejumlah persoalan yang disuarakan berkaitan dengan penguatan perlindungan serta kepastian hukum bagi pekerja dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.Dalam pertemuan tersebut, DPRD Sulut menyampaikan sejumlah poin aspirasi utama yang menjadi perhatian kalangan buruh.Di antaranya menyangkut kepastian kerja, perlindungan pekerja, pengaturan tenaga kerja outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), hak atas upah yang layak, serta perlindungan bagi pekerja rentan.Selain itu, aspirasi juga mencakup jaminan kebebasan berserikat, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penguatan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak-hak pekerja.DPRD Sulut menilai aspirasi tersebut penting untuk disampaikan kepada lembaga legislatif di tingkat pusat agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembentukan maupun penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan.Penyampaian aspirasi ke Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI juga menjadi bentuk tindak lanjut DPRD Sulut terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur konstitusional.Melalui langkah tersebut, aspirasi buruh dari Sulawesi Utara diharapkan tidak berhenti pada aksi dan dialog di daerah, tetapi dapat diteruskan dalam proses pembahasan kebijakan di tingkat nasional.DPRD Sulut memastikan akan terus mengawal aspirasi masyarakat, termasuk kalangan pekerja dan buruh, sesuai kewenangan dan fungsi lembaga legislatif.
[kid/rol]
