Perdana di Tahun 2021, Setwan Sulut Kembali Gelar Forkom Pimpinan DPRD

  • Whatsapp

Manado, KOMENTAR.ID

Sekretariat DPRD Sulut sukses menggelar pertemuan Forum Komunikasi DPRD se Sulawesi Utara.

Read More

Pada giat yang dilaksanakan di Hotel Luwansa Manado dan dibuka oleh Asisten II Praseno Hadi mewakili Gubernur tersebut, diawali dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu yang kemudian dibuka oleh Praseno Hadi.

Dalam sambutannya Praseno menyampaikan, giat Forkom diharapkan bisa menyatukan wawasan dan persepsi Anggota DPRD dalam rangka menggerakan pembangunan di Sulut maupun secara nasional.

“Forum ini bisa ditingkatkan dengan adanya komunikasi bisa mengawal yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Sulut. Pemerintah mengharapkan kerjasama yang kondusif baik DPRD Sulut maupun kabupaten dan kota. Kemitraan merupakan hal yang mutlak, karena anggota DPRD adalah pejabat daerah,” ungkap Praseno.

Sementara itu Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen yang memandu langsung acara pembukaan Forkom, berharap lewat kegiatan Forkom akan menjadi sarana menyampaikan masukan serta pokok pikiran dalam rangka evaluasi tugas kinerja Anggota DPRD.

“Forkom dihadirkan untuk menjadi wadah penyampaian gagasan serta sharing bagi anggota DPRD,” kata Silangen.

Dari hasil kegiatan Forkom yang menghadirkan pemateri Ahmad Edwin dari Ditjen Pelaksana dan Pertanggungjawaban keuangan daerah Kementrian Dalam Negeri itu menghasilkan 11 Rekomendasi Forum Pimpinan DPRD Se-Sulawesi Utara (Sulut) yakni,
1. Membentuk Forum Komunikasi Pimpinan (FKP) DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
2. Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dilaksanakan secara bersamaan;
3. Di akhir pelaksanaan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bupati/Walikota di Dapil masing-masing;
4. Pelaksanaan Forum Kumunikasi Pimpinan (FKP) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, akan dilaksanakan secara berkala setiap enam bulan sekali;
5. Meninjau kembali Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Standar Harga Satuan Regional terkait belanja perjalanan dinas agar disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD);

7. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif dimohon untuk hak-hak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar dapat diperhatikan, terutama untuk penghapusan kendaraan dinas pimpinan langsung diberikan kepada pimpinan tanpa melalui proses lelang sebagai bentuk penghargaan;
8. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dan dijadikan Tunjangan Rumah Tangga Pimpinan DPRD;
9. Pembiayaan Pelaksanaan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dilakukan secara lumpsum;

10. Pimpinan dan Anggota DPRD agar dikategorikan juga sebagai Pejabat Negara;
11. Kelembagaan Sekretariat DPRD agar Tipeloginya diseragamkan menjadi Tipe A, karena semua memiliki beban kerja dan tugas fungsi yang sama dan tidak dilakukan penyederhanaan.
Pada akhir acara dilakukan penandatanganan rekomendasi.

(rol/kid)

Related posts