Manado, KOMENTAR.ID
Di seantero Sulawesi Utara, pengeras suara menggemakan lagu-lagu perjuangan. Bendera Merah Putih berkibar gagah di depan kantor-kantor megah. Para pejabat, dengan setelan necis dan senyum terbaiknya, akan berpidato tentang arti kemerdekaan, tentang kemajuan, dan tentang “kerja bersama untuk Indonesia Emas”.
Tentu, pidato itu akan terdengar merdu sekali. Semerdu siulan burung di pagi hari.
Namun, di tengah hingar bingar perayaan kemerdekaan yang ke-80 ini, ada sebuah ironi yang bersembunyi di sudut-sudut paling sunyi di kota-kota besar provinsi ini. Ada kemerdekaan yang belum sampai, ada hak yang masih terjajah oleh prioritas yang entah di mana. Ini adalah kisah tentang anak-anak istimewa kita di Manado, Bitung, dan Tomohon yang hingga hari ini masih bertanya, “Pak Gubernur, Pak Wali Kota, sekolah negeri untuk kami di mana?”
Delapan puluh tahun Indonesia merdeka. Usia yang matang, bahkan mungkin sudah mulai pikun. Mungkin karena itu, pemerintah kita di tingkat provinsi “agak lupa” bahwa di ibu kotanya sendiri, Kota Manado, dengan 9 Sekolah Luar Biasa (SLB), tak ada satu pun yang berstatus negeri. Semuanya dipegang oleh swasta. Pahlawan sejati.
Mungkin pemerintah kita berpikir, “Wah, hebat sekali pihak swasta ini! Sangat mandiri!” Tentu, sebuah pemikiran yang positif. Tapi, Bapak dan Ibu pejabat yang terhormat, konstitusi kita tidak dirancang dengan mode “lempar tanggung jawab”. Kewajiban utama menyediakan pendidikan yang layak dan terjangkau, terutama bagi kelompok rentan, adalah tugas negara. Bukan tugas yayasan yang harus berjuang mencari donatur dari pintu ke pintu.
Hadiah Kemerdekaan yang Tertunda
Bayangkan skenario jenaka ini: Seorang pejabat dengan bangga meresmikan sebuah tugu peringatan yang ke-sekian kalinya, sementara di seberang jalan, seorang ibu dengan sabar mengantre di sebuah SLB swasta, berharap anaknya yang istimewa masih kebagian kuota. Tugu itu penting untuk memori, tapi masa depan anak-anak ini adalah legasi. Mana yang akan kita ceritakan pada cucu kita dengan bangga?
Di usianya yang ke-80, kemerdekaan seharusnya tidak lagi dimaknai sebatas bebas dari penjajah fisik. Kemerdekaan hari ini adalah bebas dari kebodohan, bebas dari ketidakadilan akses, dan bebas dari kebijakan yang “pilih kasih”.
Bagaimana kita bisa bertepuk dada merayakan kemerdekaan, jika di Manado, Bitung, dan Tomohon, orang tua harus “berjudi” dengan nasib? Berjudi antara kemampuan finansial untuk sekolah swasta atau mengorbankan masa depan anak mereka. Ini bukan lagi soal pilihan, ini adalah paksaan keadaan yang diciptakan oleh kelalaian sistematis.
Sebuah “Kado” untuk Para Pemimpin
Jadi, di hari yang sakral ini, mari kita kirimkan sebuah “kado” imajiner untuk para pemimpin kita di Sulawesi Utara. Isinya bukan parsel mewah, melainkan sebuah cermin besar.
Agar saat mereka bercermin sambil merapikan dasi sebelum upacara, mereka bisa bertanya pada diri sendiri:
“Sudahkah kemerdekaan ini saya hadirkan untuk semua anak di daerah saya? Termasuk mereka yang seringkali tak terdengar suaranya?”
“Gedung kantor saya sudah bagus, jalanan sudah lebar, tapi mengapa satu saja SLB Negeri di ibu kota provinsi terasa begitu mustahil untuk dibangun?”
Ini bukan kritik untuk menjatuhkan. Ini adalah bisikan nurani dari rakyat. Sebuah ajakan penuh cinta untuk mengingatkan bahwa di pundak Bapak dan Ibu, ada titipan amanah dari anak-anak yang paling murni hatinya.
Selamat Hari Kemerdekaan ke-80, Republik Indonesia! Semoga di usia yang baru ini, kemerdekaan itu benar-benar utuh dan merata, hingga sampai ke dalam ruang-ruang kelas anak-anak istimewa di setiap jengkal Sulawesi Utara. Karena kemerdekaan sejati adalah ketika tak ada satu pun anak bangsa yang merasa ditinggalkan. (Redaksi)
