Talaud, KOMENTAR.ID
Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Muhamad Sarifudin Kofia, menjadi sorotan setelah kritik tajamnya terhadap pengelolaan APBD 2024 dan 2025 menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Tuduhan bahwa Pejabat (Pj) Bupati Talaud, Dr. Fransiscus Manumpil, menyebabkan kekacauan keuangan daerah dinilai tidak berdasar, bahkan dituding sarat kepentingan pribadi dan salah alamat.
Dalam pernyataannya, Kofia menuduh pemerintah daerah belum membayarkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) Pegawai Negeri Sipil, Dana Desa (Dandes), serta gaji petugas kebersihan. Ia bahkan mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dan pergeseran anggaran.
Namun, pengamat kebijakan publik Jeffrey Sorongan menilai kritik tersebut lebih didasarkan pada opini pribadi tanpa memahami regulasi keuangan daerah dan asal bunyi (Asbun).
“Asbun. Kritik itu harus berbasis data dan memahami mekanisme pengelolaan anggaran. Tidak semua dana bisa langsung dicairkan karena ada prosedur yang harus diikuti. Kalau dipaksakan tanpa aturan yang jelas, justru bisa menimbulkan masalah hukum,” ujar Sorongan.
Hal senada disampaikan tokoh masyarakat adat Talaud, Nelson Sasauw, yang menilai pernyataan Kofia lebih menyerupai upaya pembunuhan karakter terhadap Pj Bupati yang begitu peduli dengan adat istiadat Kab. Talaud.
“Peka dengan masalah lama tapi tidak melihat hal baik hari ini oleh Pj. Bupati.Tuduhan ini tidak seimbang, apalagi wartawan yang memberitakan juga tidak melakukan konfirmasi. Ini bukan jurnalisme yang sehat, tapi lebih condong menggiring opini negatif,” tegasnya.
“Jika ingin mencari akar masalah, hendaklah menggali lebih dalam. Masalah sejak 2023 masih ingat? Tuduhan ini seperti mengajak kembali masalah utama yang belum diungkap. Ini bermula dari pergeseran anggaran yang abnormal kepemimpinan awal. Pimpinan sekarang telah berupaya jalankan alokasi anggaran yang sesuai prosedur, beranikah wartawan menggali akar masalah lama? Lanjut Nelson tegas.
Baca Sumber Terkait : Penjelasan Terkonfirmasi APBD Talaud
Bahkan, beredar informasi bahwa diduga Kofia sendiri disebut-sebut tengah berusaha mendapatkan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Talaud. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa kritik yang disampaikan bukan murni demi kepentingan rakyat, melainkan untuk menekan pemerintah daerah agar memenuhi kepentingannya.
Merespons kritik yang berkembang, Pj Bupati Fransiscus Manumpil menegaskan bahwa isu yang beredar hanyalah kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Ia menegaskan bahwa semua keputusan terkait anggaran daerah mengikuti regulasi yang berlaku di bawah kepemimpinannya sekarang. Ia tidak ingin memperkeruh kondisi Talaud kedepan.
“Kami memahami kekhawatiran yang ada, tetapi keuangan daerah tidak bisa dikeluarkan sembarangan tanpa mengikuti prosedur administrasi. Jika ada keterlambatan, itu bukan berarti ada penyimpangan, tetapi karena proses yang harus dijalani sesuai aturan,” ujar Manumpil, birokrat yang paham betul soal keuangan daerah.
Ia juga menyayangkan pemberitaan yang hanya menampilkan satu sudut pandang tanpa ada konfirmasi dari pemerintah daerah. (CS)
