Manado, KOMENTAR.ID
Ketua DPRD Sulawesi Utara, Andi Silangen, memimpin Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, Selasa (2/6).
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Sulut tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan Ketua DPRD Sulut Andi Silangen.
Dalam sambutannya, Silangen menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil dari komitmen, intensitas kerja, dan akuntabilitas seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.
“Prestasi ini menjadi terobosan yang membawa daerah semakin maju dan sejahtera. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan tanggung jawab bersama yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar Silangen.
Ia juga mengapresiasi berbagai capaian pembangunan yang diraih Sulawesi Utara, termasuk keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan angka stunting yang menempatkan Sulut sebagai salah satu daerah terbaik secara nasional.
Lebih lanjut, Silangen menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. Menurutnya, hasil audit BPK harus menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Kepala Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK RI, Anang Hernadi, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas kontribusi positif yang ditunjukkan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, mengatakan bahwa capaian yang diraih daerah merupakan hasil optimalisasi pemanfaatan aset serta kerja sama seluruh pihak yang mendukung program-program pemerintah.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama dan sinergi seluruh elemen pemerintahan dalam mendukung pembangunan daerah,” kata Gubernur.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Michaela Paruntu dan Stella Runtuwene, Sekretaris Provinsi Sulut, Sekretaris DPRD Sulut, Kapolda Sulut, unsur Forkopimda, tim BPK RI, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
(Kid/Rol)
