Manado, KOMENTAR.ID
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara mempertanyakan sejumlah kontradiksi dalam laporan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, termasuk munculnya surplus APBD sekitar Rp330 miliar di tengah masih tingginya angka pengangguran yang berada di atas rata-rata nasional.Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat Banggar DPRD Sulut yang dipimpin Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (13/7/2026).
Andi Silangen meminta TAPD memberikan penjelasan atas sedikitnya 12 pertanyaan yang diajukan anggota Banggar terkait berbagai data yang dinilai belum sinkron.”Kiranya bisa dijawab terkait kontradiksi-kontradiksi atau paradoks-paradoks yang perlu dijelaskan. Kalau tidak salah ada 12 pertanyaan,” ujar Andi Silangen.
Ketua TAPD Sulut, Tahlis Galang, menyatakan seluruh pertanyaan tersebut akan dijawab secara rinci. Menurutnya, sebagian telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, namun pihaknya siap memberikan penjelasan kembali.Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah surplus anggaran sekitar Rp330 miliar.
Tahlis menjelaskan, angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya kelebihan fiskal karena masih terdapat kewajiban jangka panjang berupa utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekitar Rp220 miliar yang dicatat dalam pos pengeluaran pembiayaan, bukan belanja daerah.
“Pokok utang sekitar Rp200 miliar dan bunga sekitar Rp22 miliar masuk dalam pengeluaran pembiayaan sehingga tidak terlihat pada pos belanja,” jelasnya.
Selain itu, terdapat penerimaan pembiayaan dari SiLPA Tahun Anggaran 2024 sekitar Rp67 miliar sehingga SiLPA riil yang dimiliki pemerintah provinsi mencapai sekitar Rp177 miliar.Tak hanya soal struktur anggaran, Banggar juga mempertanyakan efektivitas APBD terhadap pencapaian indikator makro daerah, terutama dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Menanggapi hal tersebut, Tahlis mengakui bahwa tingkat pengangguran di Sulawesi Utara masih berada di atas rata-rata nasional.
Ia menjelaskan kontribusi APBD Provinsi terhadap perbaikan indikator tersebut relatif kecil.Menurutnya, total perputaran dana di Sulawesi Utara sepanjang 2025 mencapai lebih dari Rp35 triliun yang berasal dari APBN sekitar Rp22 triliun, investasi swasta dan PAD sekitar Rp10,1 triliun, sementara APBD Provinsi hanya berkisar Rp3,7 triliun.
Karena itu, kata Tahlis, upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan APBD Provinsi, melainkan harus melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, serta sektor swasta.
Rapat Banggar tersebut menjadi penegasan bahwa DPRD Sulut akan memperketat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran agar setiap kebijakan fiskal benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Sulawesi Utara.
[kid/adv]
